MARETI ANALISIS KASUS KEPAILITAN 3

ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR  111 PK/Pdt.Sus/2009

Disusun guna memenuhi Tugas Hukum Kepailitan

OLEH:

Bernadetha Cindhy P           E0008020

Raden Giazh Zuniar             E0008093

Bambang Prayitno                E0008124

Nur Saefodin                         E0008201

Ratna Widianing Putri         E0008217

KELAS A

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

  1. Kasus PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA dan PT. AKR CORPORINDO, Tbk, Melawan PT.IGLAS (Persero).

PT. IGLAS (Persero) merupakan Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik karena semua modalnya adalah milik Pemerintah. PT IGLAS memiliki hutang  pada PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA atas pembelian chemical. Termohon/PT. IGLAS (Persero) sebagai pemesan Chemical dan Pemohon/PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA yang mengadakan dan mengirimkan Chemical, harga Chemical telah disepakati berdasarkan Purchase order dan Chemical yang telah dipesan sudah dikirimkan, pembayaran harga yang telah disepakati tersebut dalam rupiah sebesar Rp 102.531.936.000,- dan dalam dollar sebesar US$ 165,816.38. Selain itu PT.IGLAS juga memiliki hutang lain kepada PT. AKR CORPORINDO. Kemudian karena ketidakmampuan financial untuk menyelesaikan kewajiban  membayar hutang-hutangnya kepada PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA dan PT. AKR CORPORINDO, lantas kedua perusahaan tersebut  mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga Pada Perngadilan Negeri Surabaya. Dalam putusannya Nomor 01/Pailit/2009/PN. Niaga.Sby. Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan menolak permohonan kepailitan yang diajukan oleh PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA dan PT. AKR CORPORINDO, kemudian kedua perusahaan tersebut mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dalam putusannya nomor 397 K/Pdt.Sus/2009, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan kasasi dari PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA dan PT. AKR CORPORINDO dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby, sehingga PT.IGLAS dinyatakan pailit. Atas putusan  kasasi tersebut, lalu PT. IGLAS mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan dalam Putusannya Nomor 111 PK/Pdt.Sus/2009  menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan.

Menurut Penulis dari uraian yang telah kami paparkan diatas sangat menarik, untuk menganalisis putusan kepailitan tersebut. Karena adanya perbedaan pada pertimbangan hukum antara putusan Pengadilan Niaga Surabaya, Putusan Kasasi Mahkamah Agung , dan Putusan Peninjauan Kembali.

Sehingga menurut kami adanya perbedaan putusan tersebut mulai dari tingkat pertama, kemudian  kasasi, dan peninjauan kembali perlu dicermati dan dianalisa apakah Putusan pada Pengadilan Niaga Surabaya, Putusan Kasasi Mahkamah Agung, dan Putusan Peninjauan kembali telah sesuai dengan aturan yuridis normatif  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

  1. Analisis Putusan Kepailitan Nomor 01/Pailit/2009/PN. Niaga.Sby., 397 K/Pdt.Sus/2009 (Kasasi) dan 111 PK/Pdt.Sus/2009 (Peninjauan Kembali)

Hukum  berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga usur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit).

Dalam keadilan, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat menyamaratakan. Barangsiapa mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan: adil bagi si Suto belum tentu dirasakan adil bagi si Noyo (Sudikno Mertokusumo, 2003:160-161).

Aristoteles dalam buku kelima Etika Nikomakea menjelaskan ”yang sesuai dengan undang-undang dan yang sama itu adil” Immanuel Kant dan para pengikutnya mengembalikan makna tindakan yang adil pada suatu undang-undang (tatanan/order), yaitu undang-undang akal budi, pada asas rasio, pada maxim. Herbamas berbicara tentang prinsip diskursus, yaitu tentang prosedur penetapan norma-norma yang dapat dikembalikan pada rasio komunikatif. John Rawls juga mencoba menetapkan makna keadilan. Bertolak dari konstruksi sipikiran tentang posisi asali Rawls menekankan tuntutan ketidak berpihakan sebagai prinsip keadilan (Anthon  F. Susanto,2010: 284).

Demikian halnya dengan putusan kepailitan tersebut harus mencerminkan unsur keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga Surabaya dan Peninjauan Kembali sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena PT IGLAS dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya adalah:

“Memutuskan dalam Putusan Nomor 01/Pailit/ 2009/PN. Niaga Sby. menyatakan eksepsi dari Termohon tidak dapat diterima, dan dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan pemohon pailit PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA.”

Ratio decidendi:

Seluruh asset/harta kekayaan dari Termohon (dalam hal ini PT. IGLAS (Persero) adalah “milik negara” dan sesuai dengan ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Karena Pemohon dalam mengajukan permohonan pailit tersebut tidak memiliki kuasa dari Menteri Keuangan, maka menurut majelis tidak ada dasar hukum dari Pemohon untuk memohon agar pihak Termohon dinyatakan pailit . Sekalipun permohonan Pemohon pailit telah nyata dan terbukti memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1)  Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu majelis hakim juga berpedoman pada adanya Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 075 K/Pdt.Sus/2007 tertanggal 22 Oktober 2007.

Majelis Hakim juga menyimpulkan yang alur pikirnya adalah bahwa PT. IGLAS (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang publik, yang berarti sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa “Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”, maka Pemohon pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan dan tidak dapat diajukan oleh pihak lain atau siapapun juga.

Dan kenyataan yang ada melarang adanya penyitaan terhadap aset/harta kekayaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sementara menunjuk kepada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa kepailitan semua kekayaan debitur pailit harus dilakukan sita umum, maka apabila debitor pailit (in cassu/ dalam perkara ini), maka seluruh harta kekayaannya milik negara akan terbentur pada Pasal 50 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kecuali permohonan pailit diajukan oleh Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah dalam otoritas sebagai pemilik kekayaan negara yang dipisahkan dari Bendahara Umum Negara.

Menurut Rahayu Hartini, SH MSi MHum, dosen Kopertis Wilayah VII, DPK pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dalam artikelnya[1] menyatakan bahwa tidak sependapat dengan dasar pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya untuk memutusakan permohonan pailit yang diajukan oleh PT. INTERCHEM terhadap PT. IGLAS Persero ini.

Karena:

  1. Ketidaksinkronan pemahaman kandungan makna dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan penjelasannya. Apalagi bila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 1 angka 4 yaitu “ Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.”

Kembali kepada kesimpulan majelis hakim yang dijadikan dasar pertimbangan bahwa PT. IGLAS (Persero) adalah “BUMN yang bergerak di bidang publik”, kesimpulan ini keliru karena PT. IGLAS Persero adalah bukan BUMN yang bergerak di bidang publik. Alasanya:

  1. Merujuk pada penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UUK dan PKPU 2004, bahwa modal PT IGLAS seluruhnya memang berasal dari kekayaan negara “yang dipisahkan”, namun jelas terbagi ke dalam saham dan terbukti dimiliki oleh Menteri BUMN qq negara RI sebesar 63, 82%, dan oleh PT Bank BNI, Tbk. sebesar 36,18%.
  2. Karena BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik menurut Pasal 1 angka 4 UU BUMN jelas menunjuk pada PERUM, sementara PT. IGLAS (Persero) adalah PERSERO bukan PERUM. Hal ini dapat diketahui dari adanya frase “Perseroan Terbatas” yang disingkat “PT” didepan nama IGLAS dan kata “Persero” dibelakang nama IGLAS, maka hal ini telah menunjukkan adanya karakter Pesero sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan terbatas jo. Pasal 1 angka 2, Pasal 9 dan Bab II Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
  3. Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menyatakan: “Nama perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”.
  4. Apabila dikaitkan dengan tujuan pendirian BUMN, maka jelas ada perbedaan yang mendasar, bahwa PERUM bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN), sementara PERSERO tujuan utamanya mengejar keuntungan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN).

Selanjutnya mengenai kesimpulan majelis hakim yang menyatakan bahwa “PT. IGLAS (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang publik, yang berarti sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Pemohon pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan dan tidak dapat diajukan oleh pihak lain atau siapapun juga, juga keliru dalam memahami maksud Pasal 2 Ayat 5 dan penjelasannya.

Maksud dari penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah BUMN seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham itu maksudnya bukankah itu adalah PERUM. Menurut pendapat Rahayu, antara isi Pasal 2 Ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan penjelasannya memang agak kabur (vage norm), karena dalam Pasal 2 Ayat (5) menyatakan tentang BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, sementara dalam penjelasan pasalnya menyebutkan tentang modal BUMN yang dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Norma yang kabur/tidak jelas dapat menimbulkan adanya penafsiran yang berbeda dalam praktik pengadilan kepailitan.

Maka apabila yang mau dimohonkan untuk dipailitkan adalah PERUM harus diajukan oleh Menteri Keuangan, hal ini oleh Undang-undang dipersamakan dengan BI dan Bapepam yaitu untuk kepentingan institusi dibawah binaannya. Logikanya ketika bukan BUMN Perum maka pastilah BUMN Persero. Dan karena Persero yang juga identik dengan PT maka jelas Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlaku yang menyatakan “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya” Sehingga untuk mengajukan pailit tidak harus atau bukanlah oleh Menteri Keuangan, tetapi bisa oleh debitor itu sendiri atau kreditor atau para kreditor.

Maka permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon pailit dalam hal ini PT. INTERCHEM terhadap PT. IGLAS (Persero) adalah benar dan sudah tepat, bukan harus oleh Menteri Keuangan, dasar hukumnya jelas yaitu Pasal 2 Ayat (5) jo. Pasal 2 Ayat (1) sehingga tidak perlu diinterpretasikan.

  1. Berikutnya, kesimpulan majelis hakim terkait dengan adanya kenyataan yang melarang untuk “menyita aset milik negara”. Memang benar terhadap aset/harta kekayaan milik negara tidak dapat dilakukan penyitaan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 50 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai berikut: “Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: (a). uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; (b).barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah”.

Sementara itu kepailitan pada hakekatnya adalah merupakan sita umum (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Sehingga terhadap harta kekayaan negara/aset negara tidak bisa di pailitkan. Namun pertanyaan mendasar yang harus dijawab disini adalah, apakah kekayaan atau aset yang terdapat pada PT. IGLAS (Persero) merupakan kekayaan negara ataukah kekayaan PT. IGLAS (Persero) sebagai badan hukum.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan penjelasannnya jis. Pasal 1 angka 2 dan Pasal 11 UU BUMN serta doktrin badan hukum dalam perseroan maka kekayaan Persero bukanlah merupakan kekayaan negara lagi akan tetapi merupakan kekayaan Perseroan itu sebagai badan hukum. Sehingga terhadap kekayaan PT. IGLAS (Persero) bukanlah merupakan kekayaan negara lagi tetapi merupakan kekayaan PT. IGLAS (Persero) itu sebagai sebuah badan hukum perseroan. Karena terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas, maka dapat saya katakan bahwa Perseroan itu identik dengan Perseroan Terbatas (PT). Sehingga semua karakteristik yang ada dalam perseroan terbatas juga berlaku untuk Persero (BUMN Persero).

Oleh karena Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum maka sesuai dengan adanya doktrin mengenai badan hukum bahwa sebagai sebuah badan hukum melekat atau mempunyai hak dan kewajiban sendiri. Maka terhadap badan hukum tersebut dalam hal ini Perseroan juga bisa memiliki harta kekayaan sendiri. Sehingga dalam hal ini, kekayaan yang terdapat dalam PT. IGLAS (Persero) bukanlah kekayaan atau asset milik negara lagi akan tetapi merupakan aset atau kekayaan PT. IGLAS (Persero) itu sebagai sebuah badan hukum yang mandiri.

  1. Yang terakhir, Rahayu tidak sependapat dengan majelis hakim yang berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI No.075 K/Pdt.Sus/2007 tertanggal 22 Oktober 2007. Putusan tersebut adalah merupakan Putusan Mahkamah Agung yang pada intinya membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas pailitnya PT. DI (Persero).

Alasan:

  1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 075 K/Pdt.Sus/2007 tertanggal 22 Oktober 2007, merupakan perkara antara PT. DI (Persero) melawan Heryono, Nugroho, Sayudi (mantan pekerja PT. DI (Persero), dan pertimbangan hukumnya dikutip dan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan Judex Factie Perkara No. 01/Pailit/2009/PN. Niaga. Sby., tanggal 31 Maret 2009.

Putusan Mahkamah Agung RI No.075K/Pdt.Sus/2007 ini kurang tepat dijadikan acuan oleh Judex Factie, karena masih terjadi kontroversi, karena putusan tersebut inkonsisten dengan fatwa yang pernah dikeluarkan MA, yang dalam fatwa MA berpandangan: “Bahwa piutang BUMN bukan merupakan piutang negara begitupun terhadap utangnya dan menyatakan pengelolaan modal BUMN tidak lagi didasarkan sistem APBN melainkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”. Sehingga putusan ini menurut saya juga masih belum layak untuk dijadikan yurisprudensi, meskipun untuk menjadi sebuah yurisprudensi tidak ada ukurannya yang pasti harus berapa jumlahnya. Tetapi yang pasti saya berpandangan bahwa belum atau tidak layak sebagai yurisprudensi lebih berkaitan dengan substansi putusan yang masih ada “kontroversi dan inkonsisten”. Selain itu, dalam pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh majelis hakim terkesan “asal ambil“ dan “asal kutip” saja terhadap adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 075 K/Pdt.Sus/2007, tertanggal 22 Oktober 2007 yang dicantumkan sebagai dasar pertimbangan putusan yang digunakan sebagai ratio decidendi atas kasus ini. Sementara terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara ke dua kasus kepailitan PT. DI (Persero) dengan PT. IGLAS (Persero) , dalam pertimbangan hukumnya hanya mengutip mudahnya saja tanpa dilandasi dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan konteks permasalahannya.

Semula PT. DI (Persero) di putus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, namun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam Kasasi yang diajukan oleh PT. DI (Persero) yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung, sehingga PT. DI (Persero) tidak pailit lagi. Putusan Ma inilah yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim pemutus pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeriSurabaya. Yang kemudian dijadikan yurisprudensi dengan memasukkannya kedalam dasar pertimbangan bahkan dengan tanpa menguraikan substansinya sama sekali. Sehingga hanya mengutip mudahnya saja tanpa dilandasi dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan konteks permasalahannya. Antara kepailitan PT. DI (Persero) dengan PT. IGLAS (Persero) memang ada persamaanya yaitu sama-sama merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero.Namun meskipun sama-sama Persero tetap ada perbedaannya. PT. DI (Persero) itu BUMN yang bergerak dalam bidang publik, dalam jasa vital, untuk kepentingan masyarakat banyak, dan modalnya semua milik negara. Akan tetapi kalau PT. IGLAS (Pesero) berbeda, modalnya tidak sepenuhnya milik negara karena ada unsur masyarakat/swastanya dan kegiatan usaha bisnis murni .

Kasasi: analisis/pembahasan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 397K/Pdt.Sus/2009.

” Bahwa Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2009, telah mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA, dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 01/Pailit/2009/PN.”

Dalam memutuskan perkara ini, majelis hakim dalam kasasi pada prinsipnya berpendapat sama atau membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon pailit dan menyatakan bahwa Judex Factie/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum. Alasan-alasan kasasi atau keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi itulah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan (ratio decidendi) majelis hakim.

  1. Termohon Kasasi merupakan BUMN yang modalnya terbagi dalam saham, dimana kepemilikan sahamnya tidak seluruhnya dikuasai/dimiliki negara, tetapi terbagi dua yaitu: 63, 82% milik Menteri BUMN qq Negara RI dan 36,18 % milik PT. BNI Tbk. Di mana saham PT. BNI Tbk. juga sahamnya dimiliki masyarakat/swasta;
  2. Tujuan Termohon Kasasi adalah untuk mencari keuntungan; karenanya Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan pailit tanpa harus mendapat izin dan kuasa dari Menteri Keuangan, karena Termohon bukanlah BUMN sesuai dengan pengertian seperti tercermin di dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UUK dan PKPU 2004.
  3. Selain itu bidang kegiatan Termohon Kasasi tidak secara langsung dimanfaatkan oleh publik seperti halnya PT. Garuda, PLN, dan Pertamina. Dengan dicantumkannya klausula “yang bergerak di bidang kepentingan publik”, mengandung arti bahwa tidak semua BUMN permohonan pailitnya hanya ditujukan oleh Menteri Keuangan.

PK-Analisis terhadap Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI no 111 PK/Pdt.Sus/2009 (Peninjauan Kembali):

  1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali PT. IGLAS adalah BUMN yang modalnya 100% milik Negara, kemudian yang awal berdirinya tanggal 4 Agustus 1980 dan memperoleh status Badan Hukum pada tanggal 28 Januari 19981 seluruh modalnya adalah milik Negara dan baru pada tahun 2002 ikut penyertaan modal dari BNI karena adanya kegagalan kredit dari PT. IGLAS
  2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Huruf C Undang-Undang No 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ditentukan bahwa apabila telah berlangsung 5 tahun dan Bank belum berhasil menarik penyertaan modal tersebut, maka penyertaan modal tersebut wajib dihapus bukukan, akibatnya modal dari PT. IGLAS yang terdiri dari 63,82% dan Menteri BUMN 36,18% (dari eks modal BNI) adalah milik negara (100%) oleh karenanya sekarang ini keseluruhan modal PT. IGLAS adalah miliknya Negara ;
  3. Akibatnya maka dengan mengacu pada Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang No.37 Tahun 2004, maka Permohonan Pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan ;
  4. Bahwa permohonan pailit dalam perkara a quo adalah diajukan oleh PT. INTERCHEM PLAGSAGRO JAYA dan tidak diajukan oleh Menteri Keuangan, karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang No.37 Tahun 2004.

Berdasar putusan Peninjauan kembali ini, penulis sependapat terhadap ratio decidendinya, walaupun mengingat uraian dari Rahayu yang juga tidak dapat dikesampingkan. Namun, apabila terdapat bukti baru yang menyatakan bahwa PT. IGLAS adalah BUMN yang modalnya 100% milik Negara, kemudian yang awal berdirinya tanggal 4 Agustus 1980 dan memperoleh status Badan Hukum pada tanggal 28 Januari 19981 seluruh modalnya adalah milik Negara dan baru pada tahun 2002 ikut penyertaan modal dari BNI karena adanya kegagalan kredit dari PT. IGLAS dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Huruf C Undang-Undang No 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ditentukan bahwa apabila telah berlangsung 5 tahun dan Bank belum berhasil menarik penyertaan modal tersebut, maka penyertaan modal tersebut wajib dihapus bukukan, akibatnya modal dari PT. IGLAS yang terdiri dari 63,82% dan Menteri BUMN 36,18% (dari eks modal BNI) adalah milik negara (100%) oleh karenanya sekarang ini keseluruhan modal PT. IGLAS adalah miliknya Negara, maka penulis sependapat bahwa PT Iglas adalah BUMN yang seluruh hartanya adalah milik Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Sudikno Mertokusumo. 2003. Mengenali Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty

Anthon  F. Susanto. 2010. Ilmu Hukum Non Sistematik: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia.Yogyakarta: Genta Publishing

www .mahkamahagung.com, diakses 2 Juni 2011

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 075 K/Pdt.Sus/2007 tertanggal 22 Oktober

2007

Rahayu Hartini. Kepailitan BUMN Persero (Bagian XVI).

http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/10/18/kepailitan-bumn-persero

         bagian-xvi/. Diakses pada 6 juni 2011 pukul 14:24 WIB

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang No.19 tahun 2003 tentang BUMN

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s