ANALISIS KASUS KEPAILITAN KELOMPOK SETO dkk

Makalah

Analisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Nomor  057 PK/Pdt.Sus/2010 Antara GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA Melawan OEI KENG HIEN dan TROY HARYANTO Dengan Adanya Kontradiksi Hukum Atas Diajukannya Permohonan Kepailitan Dan Gugatan Perdata Secara Bersamaan

Oleh :

  1. Ananda Megha Wiedhar S.                      E0008012
  2. Arseto Endro S.                                      E0008116
  3. Dhina Christy H.                          E0008138
  4. Ira Oktafia L.                                          E0008168
  5. Septika Mega D.                         E0008432

 

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

BAB I

PENDAHULUAN

 A.     Latar Belakang Masalah

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka penyelesaian perkara kepailitan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri yang merupakan bagian dari Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ada 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian sejak ditetapkan dan berlakunya Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 maka kemudian penyelesaian perkara Kepailitan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum hingga berlakunya undang-undang yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pengadilan Niaga sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa niaga secara cepat; juga menyelesaikan aneka masalah kepailitan, seperti masalah pembuktian, verifikasi utang, actio pauliana, dan lain sebagainya. Di sinilah kadang terjadi suatu persimpangan dengan kompetensi dalam hal pemeriksaan perkara, terutama pada perkara-perkara yang bersifat perdata. Melalui Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Umum untuk memeriksa permohonan pailit dialihkan ke Pengadilan Niaga.

Dalam penyelesaian aneka masalah kepailitan dalam perkara kepailitan sangat diperhatikan suatu kompetensi dalam hal pemeriksaan perkara yang benar sehingga tidak terjadi persimpangan dalam putusannya. Sebagai contoh salah satu kasus Kepailitan yang juga turut diajukan dilingkungan Pengadilan Niaga Surabaya adalah kasus kepailitan yang terjadi antara OEI KENG HIEN dan TROY HARYANTO, selaku pemohon pailit yang diajukan terhadap GUNAWAN ALIE selaku Direktur CV DELIMA dan ANG FANNY ANGELIA, selaku Termohon Pailit.

Dari pengajuan Permohonan Pailit tersebut, telah dijatuhkan putusan dengan putusan Nomor: No. 08/Pailit/2008/PN.NIAGA.Sby jo. putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 702 K/Pdt.Sus/2008 jo No. 057 PK/Pdt.Sus/2010. Dari putusan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut telah menjatuhkan bahwa Termohon Pailit GUNAWAN ALIE selaku Direktur CV DELIMA dan ANG FANNY ANGELIA pailit dengan segala akibat hukumnya.

Penjatuhan putusan pailit itu sendiri terhadap Termohon Pailit telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Rl Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepaillitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”; dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi sebagaimana berikut, “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta ataukeadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”; Dilihat dari bunyi pertimbangan hukum majelis didalam putusannya tersebut, menurut pendapat penulis, penjatuhan putusan dengan berdasar pasal diatas telah sesuai dengan peraturan perundangan tentang kepailitan.

Kami menyoroti adalah adanya dua kompetensi yang mengadili pada saat bersamaan yaitu pada pengadilan niaga dan juga pengadilan negeri, ada kewenangan yang berbeda antara kedua lembaga peradilan tersebut. Baik ditinjau dari kewenangan relatif maupun kewenangan absolutnya. Dimana dalam perkara ini Putusan Pengadilan Niaga tidak menunggu adanya putusan Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Sehingga kami penulis, tertarik untuk mengambil judul “Analisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor  057 PK/Pdt.Sus/2010 Antara GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA Alias ANG FANNY ANGELIA (Suami Istri), Selaku Pemilik CV.DELIMA Melawan OEI KENG HIEN dan TROY HARYANTO Dengan Adanya Kontradiksi Hukum Atas Diajukannya Permohonan Kepailitan Dan Gugatan Perdata Secara Bersamaan”  .

B.     Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

  1. Bagaimana kasus posisi antara OEI KENG HIEN dan TROY HARYANTO, selaku pemohon pailit yang diajukan terhadap GUNAWAN ALIE selaku Direktur CV DELIMA dan ANG FANNY ANGELIA, selaku Termohon Pailit?
  2. Bagaimana analisis yuridis atas sengketa wanprestasi dan kepailitan dalam perkara antara GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA Alias ANG FANNY ANGELIA (Suami Istri), Selaku Pemilik CV.DELIMA Melawan OEI KENG HIEN dan TROY HARYANTO?
  3. Bagaimana kajian terhadap asas-asas kepailitan dalam perkara antara GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA Alias ANG FANNY ANGELIA (Suami Istri), Selaku Pemilik CV.DELIMA Melawan OEI KENG HIEN dan TROY HARYANTO?

BAB II

PEMBAHASAN

A.     Kasus Posisi Antara OEI KENG HIEN dan TROY HARYANTO, Selaku Pemohon Pailit Yang Diajukan Terhadap GUNAWAN ALIE Selaku Direktur CV DELIMA dan ANG FANNY ANGELIA, Selaku Termohon Pailit

Perkara kepailitan ini diajukan oleh pihak-pihak yang merupakan Kreditur dari CV. DELIMA yang bergerak dibidang percetakan, yaitu OIE KENG HIEN dan TROY HARYANTO (Pemohon), dimana dana pinjaman yang diperoleh dari keduanya dimaksudkan sebagai tambahan dana operasional dalam menjalankan usaha milik GUNAWAN ALIE dan  ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA yang bertindak selaku Debitur (Termohon).

Permohonan pailit tersebut dilakukan oleh Kreditur atas dasar sebelumnya kedua belah pihak terikat perjanjian utang-piutang dan sampai sekarang belum dapat dikembalikan penyelesaiannya, masing-masing sebesar Rp 924.501.000 (sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah) yaitu dana pinjaman yang berasal dan OEI KENG HIEN dan Rp 1.500.000.000,-(satu milyar Iima ratus juta rupiah) yaitu dana pinjaman yang berasal dari TROY HARYANTO. Jadi, total utang Termohon kepada para Pemohon adalah sebesar Rp 924.501.000 (sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah) + Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yaitu senilai Rp 2.424.501.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah).

Utang Termohon terhadap para Pemohon di atas telah jatuh tempo dan seharusnya telah dibayarkan oleh Termohon kepada para Pemohon paling lambat pada saat Bilyet Giro pada Bank BNI dan Bank Mandiri jatuh tempo, tetapi ternyata para Pemohon tidak dapat mencairkan dana-dana dalam rekening Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh Termohon.

Para Pemohon mengajukan permohonan kepailitan kepada Termohon karena didasari sesuai Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan bahwa “Dalam Perseroan Firma, tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan perseroannya”, maka Termohon II yaitu GUNAWAN ALIE yang merupakan Direktur Persero Pengurus harus bertanggung jawab penuh pula secara pribadi kewajiban perseroannya untuk seluruhnya. Tetapi, saat ini Termohon II faktanya juga tidak diketahui dimana keberadaannya serta sampai kapan, dan sehubungan dengan hal itu Termohon II telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya (Polwiltabes Surabaya) sesuai dengan Surat No. Pol. R/635/VII/2007/RESKRIM tertanggal 31 Juli 2007 berdasarkan laporan polisi No. Pol. LP/K/1768/XII/2006/SPK tanggal 13 Desember 2006 dan No. Pol. LP/K/0650/IV/2007/SPK tanggal 20 April 2007 atas dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan (Pasal 372 dan 378 KUHP) oleh Termohon II terhadap Kreditor yang lain. Hal ini semakin membuktikan bahwa Termohon II sebagai Debitor yang mempunyai utang dan telah jatuh tempo tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada para Kreditornya.

Bahwa, Termohon II mempunyai istri yang bernama Ny. ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA (Turut Termohon), beralamat di Jalan Darmo Permai Timur 1/17 Surabaya, dalam hal ini menjadi Turut Termohon karena selaku istri dari Termohon II selama dalam perkawinannya dengan Termohon II telah mempunyai harta bersama yang karena itu pula harta tersebut menjadi jaminan atas perbuatan salah satu diantara mereka, dengan demikian beralasan hukum apabila harta kekayaan milik pribadi Termohon II dan Turut Termohon selama perkawinan dijadikan jaminan dan tanggungan atas kepailitan yang sedang diperiksa dan akan diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara ini.

Bahwa, para Termohon selain mempunyai utang kepada para Pemohon juga mempunyai utang terhadap Kreditor lain yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pengajuan permohonan kepailitan ini yaitu FERRY SUDIKNO yang beralamat di Jalan Bratang Gede No. 49, sebesar Rp 11.798.054.000,- (sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah).

Bahwa atas permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 08/Pailit/2008/PN.NIAGA.Sby tanggal 14 Agustus 2008, yang amarnya intinya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Ini berarti Termohon, GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Untuk itu, pihak Pengadilan Niaga juga telah menujuk Hakim Pengawas dan Kurator untuk membereskan harta debitur pailit.

Pada tingkat Kasasi yang diajukan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA tersebut, Mahkamah Agung tetap menguatkan putusan pengadilan pada tingkat pertama, dimana putusan tersebut diuraikan dalam risalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 27 November 2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi pada tanggal 11 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Pdt.Sus/2008 tersebut, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Peninjauan Kembali (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2009) diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 4 Desember 2009 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 4 Desember 2009.

Dalam novum yang ditemukan setelah 180 (seratus delapan puluh) hari dari putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) pada tanggal 29 September 2009 sehingga tenggang waktu Peninjauan Kembali masih cukup waktu dan memenuhi syarat berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 Mahkamah Agung, sebagaimana terdapat dalam Pasal 67, Pasal 69 huruf b yang disebut pada huruf b, ”sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang”.

Pemohon Peninjauan Kembali di dalam mengajukan permohonan dengan ditemukan fakta-fakta berupa:

  1. Terdapat bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga dan Surabaya dan Mahkamah Agung RI masih berlangsung hasilnya akan menjadi putusan yang setidak-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;
  2. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 08/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby, tertanggal 14 Agustus 2008, diajukan gugatan dan terdaftar di Kepaniteraan Negeri Surabaya tanggal 30 Juni 2008, sedangkan sebelum permohonan kepailitan tersebut diajukan kepada GUNAWAN ALIE (CV DELIMA) dan ANG FANNY ANGELIA, lebih dulu gugatan GUNAWAN ALIE (CV. DELIMA) dan ANG FANNY ANGELIA terhadap PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Surabaya yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 129- 137 Surabaya pada tanggal 18 Januari 2008 dan diputus Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 34/Pdt.G/2008/PN.Sby, tanggal 13 November 2008.

Jadi relevansinya hukum putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 08/Pailit/ 2008/PN.Niaga.Sby seharusnya di tangguhkan menunggu putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 34/Pdt.G/2008/PN.Sby, dikarenakan masih adanya upaya hukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk kelanjutan usahanya;

  1. Dari uraian poin 2 terjadi satu kontradiksi dalam hukum yang mana pada saat gugatan kepailitan sedang berjalan GUNAWAN ALIE (CV. DELIMA) dan ANG FANNY ANGELIA semestinya menunggu putusan gugatan GUNAWAN ALIE (CV. DELIMA) dan ANG FANNY ANGELIA kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Surabaya sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), kenyataan gugatan kepailitan tetap berlanjut dan diputus dengan putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 08/ Pailit/2008/PN.Niaga Sby, tertanggal 14 Agustus 2008 dan putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 702 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 27 November 2008;
  2. Kontradiksi dalam hukum yang dimaksud oleh hakim Agung adalah sebagai berikut :

a)      Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 08/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby, tertanggal 14 Agustus 2008, yang amarnya intinya menyatakan para Termohon GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELIA pailit dengan segala akibat hukumnya;

b)      Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 702 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 27 November 2008, yang amarnya intinya menyatakan penolakan  permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA;

c)      Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 34/Pdt.G/2008/ PN.Sby, tanggal 13 November 2008, yang amarnya intinya menyatakan Tergugat lalai atau Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CCO.SBY/118/PK-KMK/2005 yang dibuat pada tanggal 5 Agustus 2005 Nomor : 20 oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Isy Karimah Syakir, SH. Notaris di Surabaya dan perjanjian Kredit Investasi dan Insterest During Construction (IDC) Nomor : CCO.SBY/021/PK-KI/2005, Akte Nomor : 21 tanggal 5 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Isy Karimah Syakir, SH. Notaris di Surabaya;

d)      Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 204/PDT/2009/ PT.SBY jo Nomor 34/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 15 Juni 2009 merupakan bukti baru (novum), yang amarnya intinya menyatakan Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 November 2008 No. 34/Pdt.G/2008/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut.

Bahwa, pada poin 4 telah terjadi pertentangan antar putusan peradilan dan dapat dikatakan putusan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) (Pasal 1365 KUHPerdata) dan tidak sesuai dengan asas-asas dalam kepailitan yakni asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi dikarenakan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga melawan Undang-Undang 1945 (ongrondweetig) Amandemen-10 Agustus 2002.

Tetapi, terhadap novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, setelah diperiksa dalam prosesnya menurut pendapat hakim, bukti-bukti tersebut dianggap tidak merupakan bukti baru yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 295 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA ALIAS ANG FANNY ANGELIA tersebut dinyatakan ditolak, untuk itu, sumber hukum yang dianggap berlaku adalah hasil putusan tingkat pertama yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelumnya.

B.     Analisis Yuridis Atas Sengketa Wanprestasi Dan Kepailitan Dalam Perkara Antara GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA Alias ANG FANNY ANGELIA (Suami Istri), Selaku Pemilik CV.DELIMA Melawan OEI KENG HIEN dan TROY HARYANTO

Pailitnya GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA (suami istri), selaku Pemilik CV. DELIMA yang bertindak sebagai pihak Debitor, banyak menimbulkan akibat yuridis yang diberlakukan kepadanya oleh Undang-Undang Kepailitan. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada Debitor dengan 2 (dua) model pemberlakuan, yaitu:

  1. Berlaku demi hukum

Beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (by the operation of law) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, Kurator, Kreditor, dan pihak lain yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut.[1]

2.  Berlaku secara Rule of Reason

Selain akibat yuridis hukum kepailitan yang berlaku demi hukum, terdapat akibat hukum tertentu dari kepailitan yang berlaku secara Rule of Reason. Maksud dari pemberlakuan model ini adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan.[2]

Akibat yuridis dari putusan kepailitan terhadap pihak Debitor yang dipailitkan diatas adalah GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA (suami istri), selaku Pemilik CV. DELIMA kehilangan hak untuk melakukan pengurusan hartanya, yang kemudian diwakili oleh Kurator dan Hakim Pengawas dalam melakukan sita umum dan pembayaran kompensasi kepada pihak-pihak Kreditur berdasarkan hak atau jaminan kebendaan yang dimilikinya. Tetapi kendalanya dalam perkara ini, berlaku pula penangguhan eksekusi karena hasil putusan yang saling TUMPANG TINDIH atau kontradiksi antar lembaga yang mengadili.

Sitaan umum ini berlaku terhadap seluruh harta Debitor, yaitu harta yang telah ada pada saat putusan pailit ditetapkan yang telah inkracht van bewijdse. Adanya putusan pernyataan pailit berakibat terhadap semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Sitaan terhadap seluruh kekayaan Debitor merupakan bagian dari pengelolaan harta pailit (management of estate). Pengelolaan ini merupakan suatu metode sistematik untuk mengurus harta kekayaan Debitor selama menunggu proses kepailitan. Caranya dilakukan dengan menunjuk beberapa wakil Kreditor untuk mengontrol semua harta kekayaan Debitor, serta diberikan kekuasaan untuk mencegah, dalam bentuk peraturan, transaksi, perbuatan curang untuk mentransfer kekayaan, mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikannya kepada para Kreditor.

Dalam perkara ini sita umum seharusnya dilakukan secara langsung terhadap semua harta kekayaan yang dimiliki oleh Debitor untuk manfaat semua Kreditor. Dengan demikian, undang-undang kepailitan digunakan untuk memaksa para Kreditor menghentikan eksekusi haknya sendiri-sendiri, dan pada sisi yang lain Debitor harus melepaskan penguasaan terhadap aset-asetnya dan menyerahkannya pada pengadilan. Adapun tujuan undang-undang kepailitan dalam hal ini adalah memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai macam Kreditor terhadap aset Debitor yang tidak cukup nilainya (debt collection system).[3]

Pada kasus ini, para Pemohon yang mengajukan gugatan kepailitan kepada Termohon karena didasari sesuai Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan bahwa “Dalam Perseroan Firma, tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan perseroannya”, maka pihak-pihak Termohon yaitu GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA (suami istri), yang bertindak sebagai Direktur Persero Pengurus harus bertanggung jawab penuh pula secara pribadi kewajiban perseroannya untuk seluruhnya.

Keunikan lainnya yaitu berupa terdapatnya kenyataan bahwa gugatan tingkat perdata saling berjalan beriringan dengan gugatan pada tingkat Pengadilan Niaga. Dalam risalah putusan tidak dijelaskan secara tersurat mana gugatan yang didahulukan daripada yang lainnya, tetapi nampak bahwa gugatan pada tingkat Pengadilan Niaga akibat hukumnya dianggap lebih dapat dilaksanakan terlebih dahulu, daripada gugatan tingkat perdata. Hal ini tercermin pada pernyataan:

Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 702 K/Pdt.Sus/2008 jo Reg. Nomor 08/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby tertanggal 27 November 2008 tidak sesuai dengan asas-asas dalam kepailitan tersebut, dipertegas dalam Peraturan Perundangan di Indonesia dengan 6 (enam) asas perundang-undangan, yaitu :

  1. Undang-Undang tidak berlaku surut;
  2. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
  3. Undang-Undang yang berlaku khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum (lex specialis derogat lex generalis);
  4. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu (lex posteriore derogate lex priori);
  5.  Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
  6. Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu melalui pembaharuan dan pelestarian (asas welfare-staat).”

Atas hal tersebut, nampak walaupun pihak GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA (suami istri), selaku Pemilik CV. DELIMA juga sedang berperkara dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Surabaya dalam tuduhan sengketa wanprestasi, tetapi gugatan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan jalannya gugatan kepailitan antara GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA (suami istri), selaku Pemilik CV. DELIMA dengan OIE KENG HIEN dan TROY HARYANTO.

C.     Kajian Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor  057 PK/Pdt.Sus/2010 Antara GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA Alias ANG FANNY ANGELIA (Suami Istri), Selaku Pemilik CV.DELIMA Melawan OEI KENG HIEN dan TROY HARYANTO terhadap Asas-Asas Hukum Kepailitan

Prinsip-prinsip hukum di dalam hukum kepailitan diperlukan sebagai dasar pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai dasar andalan memecahkan persoalan hukum yang timbul yang mana tidak dapat/belum dapat diakomodir oleh peraturan hukum yang ada.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa prinsip di dalam hukum kepailitan dimana keberadaanya digunakan sebagai dasar untuk menemukan suatu hukum terkait dengan putusan Peninjauan Kembali tersebut, yaitu:

1.      Prinsip Paritas Creditorium

Prinsip paritas creditorium (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor[4]. Prinsip paritas creditorium mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barangbarang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Adapun filosofi dari prinsip paritas creditorium adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda, sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan. Hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum. menjadi jaminan terhadap utang-utangnya, meski harta tersebut tidak terkait langsung dengan utang-utangnya.

Menurut Kartini Muljadi, peraturan kepailitan di dalam Undang-Undang Kepailitan adalah penjabaran dari Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek dan Pasal 1132 Burgerlijk Wetboek. Hal ini dikarenakan :

  1. Kepailitan hanya meliputi harta pailit dan bukan debitornya,
  2. Debitor tetap pemilik kekayaannya dan merupakan pihak yang berhak atasnya, tetapi tidak lagi berhak menguasainya atau menggunakannya atau memindahkan haknya atau mengagunkannya,
  3. Sitaan konservatoir secara umum meliputi seluruh harta pailit.

Namun demikian, prinsip ini tidak dapat diterapkan secara letterlijk karena hal ini akan menimbulkan ketidakadilan berikutnya. Letak ketidakadilan tersebut adalah para kreditor berkedudukan sama antara satu kreditor dengan kreditor lainnya. Prinsip ini tidak membedakan perlakuan terhadap kondisi kreditor, baik kreditor dengan piutang besar maupun kecil, pemegang jaminan, atau bukan pemegang jaminan. Oleh karenanya, ketidakadilan prinsip paritas creditorium harus digandengkan dengan prinsip pari passu pro rata parte dan prinsip structured creditors[5]. Berbeda halnya dengan Undang-Undang Kepailiatan yang menerapkan prinsip paritas creditorium, maka di dalam Faillissementsverordening (Peraturan Kepailitan sebelum Tahun 1998) tidak menganut prinsip paritas creditorium. Di dalam Pasal 1 Peraturan Kepailitan/ Faillissementsverordening menyatakan bahwa setiap debitor yang tidak mampu membayar kembali utang tersebut baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang kreditor atau lebih, dapat diadakan putusanoleh hakim yang menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit. Ketentuan tersebut, tersurat bahwa pernyataan pailit hanya memerlukan dua syarat saja, yaitu debitor harus berada dalam keadaan telah berhenti membayar, dan harus ada permohonan pailit baik oleh debitor sendiri maupun seorang kreditor atau lebih. Ketentuan di dalam Faillissementsverordening yang tidak menganut prinsip paritas creditorium merupakan kelalaian pembuat undang-undang. Pentingnya prinsip paritas creditorium untuk dianut di dalam peraturan kepailitan adalah sebagai pranata hukum untuk menghindari unlawful execution akibat berebutnya para kreditor untuk memperoleh pembayaran piutangnya dari debitor dimana hal itu akan merugikan baik debitor sendiri maupun kreditor yang datang terakhir atau kreditor yang lemah.

Berdasarkan prinsip ini, hakim telah benar dalam menerapkan hukum mengingat GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA (suami istri), selaku Pemilik CV. DELIMA dimana keduanya dipailitkan karena telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 2 dimana telah ada dua atau lebih kreditur pailit dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan tidak dapat ditagih, sehingga secara normatif permohonan kepailitan harus dikabulkan. Secara sosiologis, pengabulan permohonan pailit membawa implikasi bahwa adanya pembagian harta yang dimiliki oleh debitur pailit untuk membayar semua utangnya kepada krediturnya, oleh sebab itu permohonan kepailitan ini bertujuan untuk sesegera mungkin dilakukan pelunasan utang debitur pailit yang pengurusannya dilakukan oleh kurator.

2.      Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte

Prinsip pari passu pro rata parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (pond-pond gewijs) dan bukan dengan sama rata. Prinsip pari passu pro rata parte ini bertujuan memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan proporsional dimana kreditor yang memiliki piutang yang lebih besar maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitor lebih besar dari kreditor yang memiliki piutang lebih kecil daripadanya. Adapun pengaturan mengenai prinsip ini diatur pula di dalam Pasal 189 ayat (4) dan (5) dan penjelasan Pasal 176 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pada putusan kasus diatas, debitur pailit mempunyai utang 2.424.501.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah) sehingga untuk pengurusan harta pailit dimana semua harta milik pailit tersebut dilakukan pengurusannya oleh kurator setelah dilakukan pengurangan terhadap biaya untuk kurator (didahulukan karena perintah undang-undang) kemudian dibagikan pada para kreditur pailit secara proporsional.

3.       Prinsip Structured Pro Rata

Prinsip structured pro rata atau yang disebut juga dengan istilah structured creditors merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar/keadilan diantara kreditor. Prinsip ini adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Di dalam kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Menurut Jerry Hoff, pembagian kreditor di dalam hukum kepailitan dijabarkan sebagai berikut :

1. Right of secured creditors, security interests are in rem right that vest in the creditor by agreement and subsequent performance of certain formalities. A creditor whose interests are secured by in rem right is usually entitled to cause the foreclosure of the collateral without a judgement, to satisfy his claim from the proceeds with priority over the other creditors. This right to foreclosure without a jugdementis called the right of immediate enforcement.

2. Preferred Creditors, The preferred creditors have a preference to their claim. Obviously, the preference issue is only relevant if there is more than one creditor and if the assets of the debtor are not sufficient to pay of all the creditors (there is a concursus creditorum). Preferred creditor are required to present their claims to the the receiver for verification and are thereby charged a pro rata parte share of costs of the bankruptcy. There are several categories of preferred creditors : creditors who have statutory priority, creditors who have non-statutory priority, and estate creditors.

3. Unsecured Creditors, The unsecured creditors do not have priority and will therefore be paid, if any poceeds of the bankruptcy estate remain, after all trhe other creditors have received payment. Unsecured creditors are required to present their claims for verification to their receiver and they are charged a pro rata parte share of the costs of the bankruptcy.

Kreditor yang berkepentingan terhadap debitor tidak hanya kreditor konkuren saja, melainkan juga kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (kreditor separatis) dan kreditor yang menurut ketentuan hukum harus didahulukan (kreditor preferen). Ketiga kreditor ini diakui eksistensinya dan bahkan di dalam undang-undang kepailitan Belanda tidak terdapat keraguan terhadap hak kreditor separatis dan kreditor preferen untuk mengajukan kepailitan.

Berdasarkan perkara diatas OEI KENG HIEN memberikan pinjaman senilai Rp 1.500.000.000,-(satu milyar Iima ratus juta rupiah) yaitu dana pinjaman yang berasal dari TROY HARYANTO. Jadi, total utang Termohon kepada para Pemohon adalah sebesar Rp 924.501.000 (sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah) + Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yaitu senilai Rp 2.424.501.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah) sehingga pembagian utang pailit dilakukan secara proporsional sehingga kreditur dengan pemilik piutang yang paling banyak adalah TROY HARYANTO yang memperoleh bagian yang paling banyak.

4.      Prinsip Debt Collection

Prinsip debt collection (debt collection principle) adalah suatu konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor. Menurut Tri Hernowo, kepailitan dapat digunakan sebagai mekanisme pemaksaaan dan pemerasan. Sedangkan menurut Emmy Yuhassarie, hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat collective proceeding, yang berarti tanpa adanya hukum kepailitan masing-masing kreditor akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitor untuk kepentingan masing-masing. Oleh karenanya, hukum kepailitan mengatasi apa yang disebut dengan collective action problem yang ditimbulkan dari kepentingan individu masingmasing kreditor.

Fred BG. Tumbuan menyatakan bahwa di dalam sistem hukum Kepailitan Belanda, penerapan prinsip debt collection sangat ditekankan. Hal ini disitir Fred BG Tumbuan dari Professor Mr. B. Wessels dari bukunya yaitu Faillietverklaring. Di dalam buku tersebut menyatakan bahwa sehubungan dengan pemohonan pernyataan pailit perlu kiranya diingat bahwa baik sita jaminan (conservatoir beslaglegging) maupun permohonan pernyataan pailit adalah prosedur penagihan yang tidak lazim (oineigenlijke incassoprocedures). Dinamakan “tidak lazim” karena kedua upaya hukum tersebut disediakan sebagai “sarana tekanan” (pressie middle) untuk memaksa pemenuhan kewajiban oleh debitor[6].

Berkaitan dengan penggunaan permohonan pernyataan pailit sebagai sarana untuk menekan atau memaksa debitor memenuhi kewajibannya. Di negeri Belanda, terdapat perlindungan yang layak bagi debitor, yaitu :

  1. Pemohon pernyataan pailit harus mempunyai kepentingan wajar (redelijk belang) dalam permohonan pernyataan pailit. Syarat “kepentingan wajar” bersumber pada keadah hukum “tanpa kepentingan, tidak ada hak gugat” (geen belang, geen actie). Kaedah hukum ini dinyatakan secara jelas dalam Pasal 3 : 303 BW Belanda (Netherland Burgerlijk Wetboek) yang berbunyi : “zonder voldoende belang kamt niemand een rechtvordering toe” (hanya orang yang mempunyai kepentingan yang cukup berhak mengajukan gugatan hukum). Kaedah hukum ini menegaskan bahwa “kepentingan yang cukup” adalah kepentingan yang seimbang dan oleh karenanya membenarkan diajukannya gugatan hukum (evenredigheidscriterium).
  2. Hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak boleh disalahgunakan. Larangan ini bersumber pada kaedah hukum bahwa penyalahgunaan wewenang (misbruik van bevoegheid) tidak dibenarkan. Kaedah hukum tersebut ditegaskan di dalam Pasal 3 : 13 (1) BW Belanda yang berbunyi : “degene aan een bevoegheid toekomt, kom haar niet inroepen, voor zoverhij haar misbruikt” (orang yang mempunyai suatu kewenangan tidak dapat menggunakan kewenangan tersebut sejauh ia menyalahgunakannya).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa segenap harta kekayaan debitor adalah menjadi jaminan terhadap utang dari para kreditor. Letak prinsip debt collction di dalam kepailitan yaitu berfungsi sebagai sarana pemaksa untuk merealisasikan hak-hak kreditor melalui proses likuidasi terhadap harta kekayaan debitor. Menurut Setiawan, peraturan kepailitan pada prinsipnya adalah debt collection law dan bahwa kepailitan merupkan suatu aksi kolektif (collective action) dalam debt collection. Douglas G. Bird menyatakan bahwa hukum kepailitan bertujuan untuk digunakan sebagai alat collective proceeding. Debt collection principle merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor secara sesegera mungkin untuk menghindari itikad buruk dari debitor dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan terhadap segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum bagi kreditornya. Manifestasi dari prinsip debt collection di dalam kepailitan adalah ketentuan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembuktian sederhana, diterapkannya putusan kepailitan secara serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad), adanya ketentuan masa tunggu (stay) bagi pemegang jaminan kebendaan, dan kurator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan.

Berkaitan dengan peraturan atau hukum kepailitan yang ada di Indonesia, di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) undang-undang kepailitan sangat memegang teguh bahwa kepailitan adalah sebagai pranata debt collection. Persyaratan dipailitkan hanya berupa dua syarat kumulatif, yakni debitor memiliki utang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih yang belum dibayar lunas, serta memiliki dua atau lebih kreditor. Di dalam undang-undang kepailitan tersebut tidak mensyaratkan adanya jumlah minimum utang tertentu atau disyaratkannya keadaan insolven dimana harta kekayaan debitor (aktiva) lebih kecil daripada utang-utang yang dimiliki (pasiva). Prinsip debt collection di dalam undang-undang kepailitan Indonesia lebih mengarah kepada kemudahan umntuk melakukan permohonan kepailitan. Implementasi dari prinsip debt collection juga terdapat di dalam konsep mengenai sita umum harta kekayaan si pailit. Akan tetapi hal-hal yang berkaitan dengan konsep sita umum ini telah mengalami pergeseran makna dalam konteks hukum kepailitan. Hal ini terbukti dari adanya sanksi kehilangan hak keperdataan tertentu, antara lain diatur di dalam Pasal 79 ayat (3) juncto Pasal 96 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dari hal diatas dapat diketahui bahwa ketentuan-ketentuan yang berkait dengan kepailitan berakibat hukum kepailitan mengalami distorsi dimana seharusnya kepailitan hanya berkaitan dengan harta kekayaan subyek hukum saja, tetapi pada kenyataannya mencakup pula hak-hak keperdataan lainnya dan bahkan hak-hak publik sehingga perkara perdata maupun perkara ganti kerugian dalam perkara pidana yang diajukan oleh pihak dalam perkara yang bebarengan dengan permohonan kepailitan, perkara-perkara tersebut menjadi dikesampingkan karena adanya perkara kepailitan (asas lex specialis derogate legi generalis).

5.      Prinsip Utang

Di dalam proses beracara dalam hukum kepailitan, konsep utang menjadi sangat penting dan esensial (menentukan) karena tanpa adanya utang maka tidaklah mungkin perkara kepailitan akan dapat diperiksa. Tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan tidak ada karena kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya.

Dengan melihat definisi dari seluruh kewajiban (obligations), hal tersebut tidak menunjukkan adanya seluruh liputan kewajiban yang ada pada debitor. Claim menurut Bankruptcy Code Amerika Serikat, mengharuskan adanya right to payment. Right to payment ini merupakan suatu claim sekalipun berbentuk contingent, unliquidated, dan unmatured. Suatu contingent claim adalah : “one which the debtor will be called upon to pay only upon the occurrence or happening of an extrinsicevent which will trigger the liability of the debtor to the alleged creditor and if triggering event or occurrence was one reasonably contemplated by the debtor and creditor at the time the event giving rise to the claim occurred”.

Menurut Jordan, Warren, dan Bussel, sekalipun suatu claim didefinisikan sebagai right to payment, hak tersebut tidak perlu merupakan hak yang telah ada sekarang untuk menerima sejumlah uang (a present right to receive money). Dengan demikian menurut definisi tersebut, apabila kewajiban debitor tidak menimbulkan suatu right to payment maka kewajiban debitor tersebut tidak dapat digolongkan sebagai suatu claim. Pada saat diundangkannya Section 101 (5), Congress Amerika Serikat melakukan revisi terhadap definisi claim sehingga menjadi lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan Bankruptcy Law sebelumnya. Di dalam ketentuan sebelumnya, claim harus memenuhi “proved” dan “allowed”. Namun setelah dilakukan revisi, maka claim yang dimaksud di dalam Bankruptcy Code adalah tetap harus “allowed”. Claim ini dianggap “allowed” apabila claim tersebut telah diakui validitasnya oleh pengadilan menurut jumlah tersebut (has been recognized by the court as valid in the amount claim).

Pengertian utang dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004, pada ketentuan umum, Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. Dalam perkara ini utang yang dimiliki oleh debitur pailit merupakan utang yang sesuai dalam pengertian utang pada undang-undang di atas dan dapat permohonan pailit dapat dikabulkan.

6.      Prinsip Debt Pooling

Prinsip debt pooling merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan paiit harus dibagi diantara para kreditornya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang pada prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu pro rata parte serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditor (structured creditors principle).

Black menjelaskan debt pooling sebagai, “Arrangement by which debtor adjusts many debts by distributing his assets among several creditor, who mat or may not agree to take less than is owed; or and arrangement by which debtor agree to pay in regular installments a sum of money to one creditor who agrees to discharge all his debt.

Prinsip debt pooling ini juga merupakan artikulasi dari kekhususan sifat-sifat yang melekat di dalam proses kepailitan, baik itu berkenaan dengan karakteristik kepailitan sebagai penagihan yang tidak lazim (oineigenlijke incassoprocedures), pengadilan yang khusus menangani kepailitan dengan kompetensi absolut yang berkaitan dengan kepailitan dan masalah yang timbul dalam kepailitan, terdapatnya hakim pengawas dan kurator, serta hukum acara yang spesifik diperlukan dalam pembaruan hukum kepailitan kedepan. Dalam pada itu, pada kasus diatas permohonan pailit memang diperlukan karena adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya dua kreditur atau lebih yang berpiutang. Disamping itu pengurusan yang dilakukan oleh kurator bertujuan untuk meniadakan adanya ikhtikad tidak baik dari debitur pailit untuk menggelapkan harta pailit.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Perkara kepailitan ini diajukan oleh pihak-pihak yang merupakan Kreditur dari CV.DELIMA yang bergerak dibidang percetakan, yaitu OIE KENG HIEN dan TROY HARYANTO (Pemohon), serta GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA yang bertindak selaku Debitur (Termohon).

Para Pemohon mengajukan permohonan kepailitan kepada Termohon karena didasari Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan bahwa “Dalam Perseroan Firma, tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan perseroannya”, maka Termohon II yaitu GUNAWAN ALIE yang merupakan Direktur Persero Pengurus harus bertanggung jawab penuh pula secara pribadi kewajiban perseroannya untuk seluruhnya.

Dari pengajuan permohonan Pailit tersebut, telah dijatuhkan putusan dengan Putusan Nomor : No. 08/Pailit/2008/PN.NIAGA.Sby jo. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 702 K/Pdt.Sus/2008 jo No. 057 PK/Pdt.Sus/2010. Dari putusan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut telah menjatuhkan bahwa Termohon Pailit GUNAWAN ALIE selaku Direktur CV. DELIMA dan ANG FANNY ANGELIA pailit dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan Prinsip Paritas Creditorium, hakim telah benar dalam menerapkan hukum mengingat GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA (suami istri), selaku Pemilik CV. DELIMA dimana keduanya dipailitkan karena telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 2 dimana telah ada dua atau lebih kreditur pailit dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan tidak dapat ditagih, sehingga secara normatif permohonan kepailitan harus dikabulkan. Secara sosiologis, pengabulan permohonan pailit membawa implikasi bahwa adanya pembagian harta yang dimiliki oleh debitur pailit untuk membayar semua utangnya kepada krediturnya, oleh sebab itu permohonan kepailitan ini bertujuan untuk sesegera mungkin dilakukan pelunasan utang debitur pailit yang pengurusannya dilakukan oleh kurator.

Namun dalam perkara ini terdapat beberapa kontradiksi/keunikan yaitu:

  • Dalam perkara ini, berlaku perkara penangguhan eksekusi karena hasil putusan yang saling TUMPANG TINDIH atau kontradiksi antar lembaga yang mengadili.
  • Terdapat kenyataan bahwa gugatan tingkat perdata saling berjalan beriringan dengan gugatan pada tingkat Pengadilan Niaga. Dalam risalah putusan tidak dijelaskan secara tersurat mana gugatan yang didahulukan daripada yang lainnya, tetapi tampak bahwa gugatan pada tingkat Pengadilan Niaga akibat hukumnya dianggap lebih dapat dilaksanakan terlebih dahulu, daripada gugatan tingkat perdata.
  • Walaupun pihak GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA (suami istri), selaku Pemilik CV. DELIMA juga sedang berperkara dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Surabaya dalam tuduhan sengketa wanprestasi, tetapi gugatan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan jalannya gugatan kepailitan antara  GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA (suami istri), selaku Pemilik CV. DELIMA dengan OIE KENG HIEN dan TROY HARYANTO.

B.     SARAN

Adanya kontradiksi dalam kasus kepailitan seperti kasus diatas tentu saja mempunyai dampak bagi dunia peradilan di Indonesia. Adanya ketidakjelasan wewenang ini dapat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum serta ketidakjelasan dalam masyarakat yang dapat berakibat hilangnya kepercayaan masayarakat terhadap lembaga peradilan.

Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal tersebut terulang kembali harus ada kepastian hukum serta kepastian wewenang antar lembaga peradilan di Indonesia sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih antar lembaga peradilan. Apabila ada kewenangan yang jelas maka kinerja dari setiap lembaga peradilan ini dapat maksimal dan demikian diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan khususnya peradilan niaga dapat terus meningkat.

 


[1] Contoh dari pemberlakuan model ini dapat dilihat pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[2] Contoh pemberlakuan mode secara Rule of Reason adalah tindakan penyegelan harta pailit. Harta debitor pailit dapat disegel atas persetujuan Hakim Pengawas, sehingga hal ini tidak berlaku secara otomatis. Hal ini dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[3] Rahayu Hartini. 2009. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia. Jakarta : Kencana, hal 192-193.

[4] Mahadi. 2003. Falsafah Hukum : Suatu Pengantar. Bandung : Alumni, hlm. 135.

[5] Kartini Muljadi, Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga, dalam Rudhy A. Lontoh, et.al, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 300.

[6] Fred BG Tumbuan, “Komentar Atas Catatan Terhadap Putusan No : 14 K/N/2004 jo No : 18/Pailit/P.Niaga/Jkt.Pst” dalam Valerie Selvie Sinaga, Analisa Putusan Kepailitan Pada pengadilan Negeri Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta, 2005, hlm. 11.

MATERI ANALISIS PUTUSAN KASUS KEPAILITAN KELOMPOK 2

ANALISIS KASUS KEPAILITAN PT CITRA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (TPI) DI TINJAU DRI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

DISUSUN OLEH:

                             1. Aji Raspati                E0008007

                             2. Daniel David H         E0008024

                             3. Ichsan Ferdinan S    E0008045

                             4. Rio Satriawan          E0008073

                             5. Satrio Adhi L            E0008077

                             6. Wayan Suarne         E0008083

 

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.    Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 butir 1, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kepailitan merupakan suatu keadaan yang acap kali dialami oleh perusahaan-perusahaan. Masalah kepailitan tentunya tidak pernah lepas dengan masalah utang-piutang. Dikatakan perusahaan pailit apabila perusahaan tidak mampu membayar utangnya terhadap perusahaan (kreditor) yang telah memberikan pinjaman kepada perusahaan pailit. Perusahaan yang pailit kita namakan debitor. Tentunya ada syarat-syarat khusus dalam mengajukan kasus kepailitan di dalam suatu perusahaan. Kasus pailitnya PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai channel TPI dengan slogan Milik Kita Bersama ini merupakan salah satu contoh dari beribu-ribu perusahaan yang dikatakan pailit oleh kreditornya. Berawal dari tuntutan Crown Capital Global Limited (CCGL), perseroan yang berkedudukan di British Virgin Islands terhadap TPI dalam dokumen resmi yang diperoleh di pengadilan, permohonan pernyataan pailit itu diajukan Crown Capital melalui kuasa hukumnya Ibrahim Senen, dengan perkara No.31/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 19 Juni 2009. Pemohon, dalam permohonan pailitnya, mengklaim termohon mempunyai kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih US$53 juta di luar bunga, denda, dan biaya lainnya. Dalam putusan No. 52/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, majelis hakim menyatakan TPI pailit karena belum membayar hutang yang telah jatuh tempo. Lantas TPI mengajukan upaya hukum kasasi dalam putusan No. 834 K/Pdt.Sus/2009, majelis kasasi menyatakan pembuktian kasus pailit TPI tidak sederhana lantaran eksistensi adanya utang masih dalam konflik sehingga TPI tidak jadi dipailitkan.

Penulis merasa kasus kepailitan PT Citra Televisi Pendidikan Indonesia sangat menarik untuk dianalisa berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga judul makalah kami adalah “Analisis Kasus Kepailitan PT Citra Televisi Pendidikan Indonesia di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

  1. B.     Rumusan Masalah
    1. Bagaimana kronologi atau kasus posisi sengketa kepailitan PT Citra Televisi Pendidikan Indonesia?
    2. Bagaimana hasil analisa sengketa kepailitan PT Citra Televisi Pendidikan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A.    Kasus Posisi

TPI pertama kali mengudara pada 1 Januari 1991 selama 2 jam dari pukul 19.00-21.00 WIB. TPI diresmikan Presiden Soeharto pada 23 Januari 1991 di Studio 12 TVRI Senayan, Jakarta. Secara bertahap, TPI mulai memanjangkan durasi tayangnya. Pada akhir 1991, TPI sudah mengudara selama 8 jam sehari. TPI didirikan oleh putri sulung Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Cipta Lamtoro Gung Persada. Stasiun televisi yang akrab dengan masyarakat segmen menengah bawah ini harus diakui tidak memiliki kinerja keuangan yang baik, terutama ketika TPI kemudian memutuskan keluar dari naungan TVRI dan beralih menjadi stasiun musik dangdut pada pertengahan 1990-an. Secara berangsur-angsur kinerja keuangan memburuk, utang-utang pun kian menumpuk. Pada tahun 2002, posisi utang TPI sudah mencapai Rp 1,634 triliun, jumlah yang sangat besar untuk periode tahun itu.

Tahun 1996 TPI yang masih dipegang oleh pemilik lama mengeluarkan Subordinated Bonds (Sub Bonds) sebesar USD53 juta. Sub Bonds tersebut pertama kali dibeli oleh Peregrine Fixed Income Ltd dengan cara membayar USD53 juta pada 26 Desember 1996. Namun esoknya pada 27 Desember 1996, dengan jumlah yang sama ditransfer kembali ke rekening Peregrine Fixed Income Ltd. Setelah dilunasi oleh TPI, dokumen dokumen asli Sub Bond tersebut disimpan oleh pemilik lama yang diduga diambil secara tidak sah oleh Shadik Wahono (yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada).

Tahun 2004 Diketahui bahwa dokumen-dokumen Sub Bond yang sudah dilunasi oleh TPI diperjualbelikan dari Filago Ltd kepada CCGL pada 27 Desember 2004. Ini menandakan bahwa dokumen asli Sub Bonds yang diambil oleh pemilik lama diperjualbelikan. Transaksi jual beli Sub Bonds antara Filago Ltd dengan CCGL hanya menggunakan promissory note sehingga tidak ada proses pembayaran.

Pertengahan 2009 PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) dimohonkan pailit di Pengadilan Niaga pada  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) karena dinilai belum membayar surat utang (obligasi) senilai  53 juta USD kepada PT Crown Capital Global Limited selaku pemegang hak tagih piutang tersebut dengan perkara No.31/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 19 Juni 2009. Pemohon, dalam permohonan pailitnya, mengklaim termohon mempunyai kewajiban yang telah jatuh tempo. Untuk terpenuhinya unsur-unsur pasal 2 (1) UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pemohon juga menyertakan kreditur lainnya yakni Asian Venture Finance Limited dengan tagihan US$10,325 juta, di luar bunga, denda, dan biaya lainnya.

Menurut PT Crown, TPI memiliki surat utang yang diterbitkan pada tahun 1996 dengan masa berlaku 10 tahun sehingga sudah jatuh tempo pada 24 Desember 2006, namun tidak kunjung dibayarkan. PT Crown menjadi kreditur TPI karena telah membeli surat utang tersebut dari pemegang sebelumnya, yakni PT Fillago Limited pada tahun 2004. Karena sudah mengantongi hak tagih itu, seharusnya TPI membayar utangnya, sejak jatuh tempo berakhir.

Dalam penerbitan obligasi tersebut, PT Bhakti Investama menjadi placement agent atau agen penempatan dan arranger. Crown mengajukan permohonan pailit dengan membawa bukti bahwa TPI memiliki kreditur lain, sehingga memenuhi persyaratan mengajukan pailit kepada Pengadilan Niaga. Utang yang lain, dimiliki oleh Asian Venture Finance Limited sejak November 1998 sebesar 10,325 juta dollar AS, yang telah jatuh tempo pada 1999. Karena itu, pihak PT Crown mengajukan pailit kepada TPI.

14 Oktober 2009 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan PT Cipta Televisi  Pendidikan Indonesia (TPI) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. 21 Oktober 2009 Perusahaan milik Hary Tanoesoedibjo PT Media Nusantara Citra (MNC) ikut masuk dalam proses kasasi atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mempailitkan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) karena takut rugi dalam pembagian harta pailit.

16 November 2009 PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memutuskan TPI sebagai perusahaan yang pailit kepada Komisi Yudisial.

12 Desember 2009 Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi atas putusan pailit PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT CTPI). dalam putusan No. 834 K/Pdt.Sus/2009, majelis kasasi menyatakan pembuktian kasus pailit TPI tidak sederhana lantaran eksistensi adanya utang masih dalam konflik. 23 Desember 2009 Advokat Marthen Pongrekun dan Andi F Simangunsong yang telah memberikan pengumuman di salah satu media massa, mengenai status PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) yang sudah tidak di bawah kurator, dilaporkan ke Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Kuasa hukum PT Crown Capital Global Limited Ibrahim Senen menyatakan seluruh pihak hingga saat ini, termasuk hakim pengawas dan kurator belum mendapatkan salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan pailit TPI. Selain itu, PT Crown Capital Global Limited juga melaporkan PT Media Nusantara Citra (MNC) Tbk kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) atas dugaan rekayasa laporan keuangan anak perusahaannya PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. Pasalnya, surat utang dengan hak tagih yang dikeluarkan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) senilai 53 juta USD, milik kliennya itu, telah terungkap dalam rapat verifikasi tertanggal 15 Desember 2009 sebagai milik Santoro Corporation.

25 Maret 2010 Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali Crown Capital Global Limited untuk kembali memailitkan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI).

B.     Analisa

    1. Tinjauan Syarat Pengajuan Permohonan Kepailitan

Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa “debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai

  1. Adanya utang;
  2. Minimal satu utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;
  3. Adanya Kreditur lebih dari satu;
  4. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”
  5. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang Undang Kepailitan.

Bunyi Pasal 2 ayat (1) tersebut bersifat kumulatif, yang artinya syarat-syarat debitor untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur di atas. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim ”harus menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”, sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “judgement” yang luas seperti pada perkara lainnya.

Penulis akan menganalisa kepailitan TPI terutama mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) UUK 2004 sekaligus pasal 8 ayat (4) mengenai asas pembuktian sederhana. Adapun uraian dari unsur-unsur pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a)      Minimal ada 2 kreditur atau lebih.

Dalam pasal 1 bitir 2 UUK 2004, kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Dalam kasus kepailitan TPI, permohonan pailit diajukan oleh  Crown Capital Global Limited yang diwakili oleh kuasa hukumnya Ibrahim Senen. Untuk terpenuhinya unsur-unsur pasal 2 (1) UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pemohon juga menyertakan kreditur lainnya yakni Asian Venture Finance Limited.

Dengan demikian uraian tersebut diatas jelas terlihat bahwa syarat adanya minimal dua kreditur atau lebih telah terpenuhi. Namun setelah proses perkara berjalan penulis menemukan data mengenai adanya kekeliruan yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga yaitu ketentuan yang mengharuskan jumlah kreditur yang mengajukan pailit haruslah lebih dari dua. Tapi, ada kejanggalan, hanya ada satu kreditur, PT Crown Capital Global Limited (CCGL). Sementara, kreditur lain yang disebutkan yakni Asian Venture Finance Limited, dinilai perusahaan ‘buatan’ atau fiktif, yang tidak bisa dimasukan dalam kategori kreditur. Asian Venture Limited (AVL) yang jelas-jelas tidak lagi memiliki tagihan kepada TPI, tetapi tetap saja diterima oleh majelis hakim di Pengadilan Niaga yang dipimpin oleh Maryana sebagai salah satu kreditor. Intinya, perusahaan yang mengajukan pailit itu cuma ada satu.

b)      Adanya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Berdasarkan UUK 2004 Pasal 1 angka 6, Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. Utang merupakan kewajiban yang harus dilakukan atau dibayarkan oleh pihak lain, dimana kewajiban dapat lahir dari Undang-undang dan perjanjian (pasal 1233 KUHPerdata). Jadi pada dasarnya utang berarti dapat timbul dari undang-undnag maupun perjanjian.

Kemudian jika dikaitkan dengan kasus kepailitan TPI, Crown Capital Global Limited (CCGL) yang berdiri di British Virgin Island yang mengaku memiliki subordinated bond (surat utang) senilai 53 juta dollar AS dan Asian Venture Finance Limited (AVFL) yang berdiri di British Virgin Island yang mengaku memiliki piutang ke TPI sebesar 10.350.000 dollar AS. Kewajiban Subordinated Bonds sebesar USD 53 juta tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih di luar bunga, denda, dan biaya lainnya. PT Crown menjadi kreditur TPI karena telah membeli surat utang tersebut dari pemegang sebelumnya, yakni PT Fillago Limited pada tahun 2004. Karena sudah mengantongi hak tagih itu, seharusnya TPI membayar utangnya, sejak jatuh tempo berakhir. Surat utang yang diterbitkan pada tahun 1996 dengan masa berlaku 10 tahun sehingga sudah jatuh tempo pada 24 Desember 2006, namun tidak kunjung dibayarkan. Dan juga utang kepada kreditur lain yaitu Asian Venture Finance Limited dengan tagihan US$10,325 juta, di luar bunga, denda, dan biaya lainnya.

Setelah hasil penyelidikan TPI menemukan bahwa CCGL memperoleh sub bond tersebut dari Filago pada Tahun 2004, yang berdiri di British Virgin Island namun menggunakan alamat di Wijaya Graha Puri Blok A No. 3-4 Jalan Wijaya 2 Jakarta Selatan. Filago Ltd. Memperoleh sub bond tersebut dari Benmall Ltd. yang didirikan di British Virgin Island yang ternyata sudah dilikuidasi tahun 1998. TPI menemukan bahwa AVFL telah menjual tagihannya ke PT. Khatulistiwa Prima Citra dengan harga 1 dollar AS pada tahun 2003. Dengan demikian, seluruh klaim tagihan CCCGL dan AVFL kepada TPI adalah tidak sah.

Utang terhadap PT Crown Diketahui bahwa dokumen-dokumen Sub Bond yang sudah dilunasi oleh TPI diperjualbelikan dari Filago Ltd kepada CCGL pada 27 Desember 2004. Ini menandakan bahwa dokumen asli Sub Bonds yang diambil oleh pemilik lama diperjualbelikan. Transaksi jual beli Sub Bonds antara Filago Ltd dengan CCGL hanya menggunakan promissory note sehingga tidak ada proses pembayaran. Belakangan diketahui bahwa Filago adalah perusahaan yang beralamat di Wijaya Graha Puri Blok A No 3-4, Jalan Wijaya 2 Jakarta Selatan, yang juga merupakan kantor dari salah satu pemilik lama. Semua transaksi pengalihan Sub Bond tidak pernah diketahui dan dilaporkan ke TPI. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa transaksi tersebut adalah ilegal. Berdasarkan RUPS TPI tanggal 21 Juli 2006, PT Media Nusantara Citra (MNC) menjadi pemegang saham TPI sebesar 75 persen. Dalam laporan keuangan TPI tidak pernah tercatat utang dalam bentuk Sub Bonds senilai USD53 juta.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, CCGL tidak mempunyai legal standing yang jelas karena CCGL sebagai penggugat pailit tidak jelas pemiliknya dan hanya memiliki modal sebesar USD. 50.000 sehingga sangat tidak mungkin perusahaan yang tidak jelas bidang usahanya mampu mempunyai piutang sebesar USD. 53.000.000. Domisili perusahaan tersebut adalah di British Virgin Island, tapi menumpang alamat di Camelot Trust Pte. Ltd., di 14 Ann Siang Rd Unit 02-01 Singapore dan semua pengurus perusahaan tersebut adalah nominee.

Selanjutnya dasar penerimaan kasus ini oleh Pengadilan Negeri terletak pada didasarkan pada asumsi majelis hakim bahwa TPI tidak bisa memenuhi kewajiban membayar utang obligasi jangka panjang (sub ordinated bond) senilai USD53 juta kepada Crown Capital Global Limited (CCGL). Padahal, kata Marx, pengacara PT TPI, bukti-bukti yang diajukan penggugat untuk mempailitkan TPI tidak berdasar dan penuh rekayasa. Sementara di lain pihak, CCGL menduga ada rekayasa laporan keuangan PT TPI mengenai hak tagih USD 53 juta, di mana uang sebesar itu adalah milik Santoro Corporation yang terafiliasi dengan PT Media Nusantara Citra (MNC).

  1. Pembuktian Sederhana

Dalam penyelesaian suatu kasus kepailitan, dianut suatu asas pembuktian sederhana. Menurut penulis, hal tersebut sejalan dengan tujuan dari hukum kepailitan yaitu untuk kepentinagn dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Dengan dianutnya asas pembuktian sederhana seyogyanya salah satu tujuan dari hukum kepailitan yaitu ”cepat” dapat tercapai. Kecepatan dalam menyelesaikan suatu kasus kepailitan sangat penting, mengingat adanya pembatasan waktu pengucapan putusan Pengadilan maksimal 60 hari sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

Asas pembuktian sederhana terpenuhi apabila dalam suatu permohonan pernyataan pailit terdapat fakta atau keadaan yang secara terbkti secara sederhana bahwa prasyarat pernyataan pailit dalam pasal 2 ayat (1) UUK 2004 dapat terpenuhi. Jadi dapat disimpulkan, untuk memutus suatu permohonan pernyataan pailit tidak hanya harus memenuhi prasyarat pernyataan pailit dalam pasal 2 ayat (1) UUK 2004, akan tetapi harus pula terpenuhi asas pembuktian sederhana dalam pasal 8 ayat (4) UUK 2004.

Sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, permohonan pailit TPI berdasarkan keputusan pengadilan Negeri yang diajukan oleh Pemohon secara sederhana teleh terpenuhi dalam pasal 2 ayat (1). Termohon mempunyai kreditur lebih dari satu yaitu Crown Capital Global Limited dan Asian Venture Finance Limited.

Termohon tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Crown Capital Global Limited (CCGL) yang berdiri di British Virgin Island yang mengaku memiliki subordinated bond (surat utang) senilai 53 juta dollar AS dan Asian Venture Finance Limited (AVFL) yang berdiri di British Virgin Island yang mengaku memiliki piutang ke TPI sebesar 10.350.000 dollar AS.

Menurut Pengadilan Niaga, tuduhan kepailitan dikabulkan dengan alasan didasarkan pada asumsi majelis hakim bahwa TPI tidak bisa memenuhi kewajiban membayar utang obligasi jangka panjang (sub ordinated bond) senilai USD53 juta kepada Crown Capital Global Limited (CCGL). Sementara dalam kenyataannya yang terjadi adalah :

  1. Pada 1996, TPI yang masih dipegang Presiden Direktur Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut mengeluarkan sub ordinated bond (Sub Bond) sebesar USD53 juta. Utang dalam bentuk sub ordinated bond tersebut.
  2. Di buat sebagai rekayasa untuk mengelabuhi publik atas pinjaman dari BIA. Marx menjelaskan, rekayasa terjadi karena ditemukan fakta bahwa uang dari Peregrine Fixed Income Ltd masuk ke rekening TPI pada 26 Desember 1996. Namun, selang sehari tepatnya 27 Desember 1996, uang tersebut langsung ditransfer kembali ke rekening Peregrine Fixed Income Ltd. Setelah utang-utang itu dilunasi oleh manajemen baru TPI, dokumen- dokumen asli Sub Bond masih disimpan pemilik lama yang kemudian diduga diambil secara tidak sah oleh Shadik Wahono (yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Cipta Marga Nusaphala Persada)
  3. Terjadi transaksi Sub Bond antara Filago Ltd dengan CCGL dengan menggunakan promissory note (surat perjanjian utang) sehingga tidak ada proses pembayaran. Semua transaksi pengalihan Sub Bond berada di luar kendali TPI setelah Sub Bond berpindah tangan, sehingga apabila CCGL menagih hutang dari Sub Bond, jelas-jelas illegal.

Melihat laporan CCGL, pihak Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan tuntutan dari CCGL untuk memailitkan TPI pada 14 Oktober 2009. Pihak kuasa hukum PT TPI mencoba memberi klarifikasi yang sejujurnya disertai dengan bukt-bukti otentik melalui segala macam transaksi yangtercatat di buku ATM Bank BNI 46 yang menjadi ATM basis bagi perusahaan TPI. Dikatakan Marx Andriyan, bahwa pada tahun 1993 telah ditandatangani Perjanjian yang piutang antara TPI dengan Brunei Investment Agency (BIA) sebesar USD50 juta. Atas instruki pemilik lama, dana dari BIA tidak ditransfer ke rekening TPI tapi ke rekening pribadi pemilik lama, utaang piutang antara TPI dengan Brunei Investment Agency (BIA) sebesar USD50 juta.Atas instruki pemilik lama, dana dari BIA tidak ditransfer ke rekening TPI tapi ke rekening pribadi pemilik lama.

Dalam laporan keuangan TPI juga tidak pernah tercatat utang TPI dalam bentuk Sub Bond senilai USD53 juta. Berdasarkan hasil audit laporan keuangan TPI yang dilakukan kantor akuntan publik dipastikan bahwa di dalam neraca TPI 2007 dan 2008 juga tidak tercatat adanya kreditur maupun tagihan dari CCGL. Seharusnya utang-hutang obligasi jangka panjang tercatat di dalam pembukuan. Bahkan,kata Marx, pada 2007, MNC sebagai pemilik saham 75 persen di TPI mencatatkan diri sebagai perusahaan terbuka (PT MNC Tbk).

Merasa tidak bersalah, PT TPI kemudian meminta peninjauan ulang atas masalah ini. Sesuai prosedur, TPI membawa masalah ini ke tingkat Mahkamah Agung (MA). Setelah melakukan tahap verifikasi (Pencocokan piutang), ditemukan banyak kekeliruan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu Maryana selaku ketua majelis hakim dengan dua anggotanya, Sugeng Riyono dan Syarifuddin. Beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh majelis hakim terdahulu :

  1. ketentuan yang mengharuskan jumlah kreditur yang mengajukan pailit haruslah lebih dari dua. Tapi, dalam masalah ini, hanya ada satu kreditur, PT Crown Capital Global Limited (CCGL). Sementara, kreditur lain yang disebutkan yakni Asian Venture Finance Limited, dinilai perusahaan ‘buatan’ atau fiktif, yang tidak bisa dimasukan dalam kategori kreditur. Intinya, perusahaan yang mengajukan pailit itu cuma ada satu,
  2. menjelaskan jika transaksi yang dilakukan atas obligasi jangka panjang (sub ordinated bond) senilai USD53 juta tersebut bukanlah transaksi yang sederhana. Sedangkan dalam peraturan tentang kepailitan jelas diungkapkan bahwa transaksi yang dapat diajukan pailit adalah transaksi yang sederhana.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka TPI menganggap bahwa putusan PN Niaga Jakpus sangat tidak berdasar dan merasa sangat dirugikan oleh perusahaan kecil yang domisili hukum dan alamatnya tidak jelas. Hal ini sangat menganggu kelangsungan hidup perusahaan (going concern) dan menimbulkan keresahan di kalangan karyawan serta pihak ketiga yang mempunyai hubungan kerja dengan TPI dan pada akhirnya dapat menganggu pelayanan TPI kepada masyarakat melalui siarannya.

TPI akhirnya melakukan kasasi untuk permohonan peninjauan kembali kasus tersebut kepada Mahkamah Agung. Dari kasus tersebut, diperlihatkan bagaimana proses peradilan Indonesia berjalan. Setelah proses verifikasi oleh Mahkamah Agung, kesalahan-kesalahan yang belum teridentifikasi oleh Pengadilan Niaga mulai Nampak. Sedikit demi sedikit bukti pembayaran tagihan utang oleh TPI dimunculkan dalam setiap persidangan kasasi. Dalam laporan keuangan tersebut dikatakan, bahwa surat utang (obligasi) milik TPI sebesar US$53 juta yang jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2006 telah berhasil dibayar. Lagipula, ada masalah lain yang lebih kompleks tentang keberadaan surat-surat utang itu. Dengan meninjau kekeliruan-kekeliruan tersebut, akhirnya Mahkamah Agung memutus kasus tersebut dan menyatakan bahwa TPI tidak pailit. Karena dalam hukum nasional, kedudukan Mahkamah Agung adalah kedudukan tertinggi, maka keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan PT TPI resmi tidak pailit.

Dapat disimpulkan terdapat kekeliruan hakim pengadilan Niaga dalam memutus kasus pailit TPI adalah menjelaskan jika transaksi yang dilakukan atas obligasi jangka panjang (sub ordinated bond) senilai USD53 juta tersebut bukanlah transaksi yang sederhana. Sedangkan dalam peraturan tentang kepailitan jelas diungkapkan bahwa transaksi yang dapat diajukan pailit adalah transaksi yang sederhana. Namun dapat di anulir oleh Mahkamah Agung dalam upaya Hukum kasasi, dimana Majelis hakim Memutus TPI tidak jadi dipailitkan karena pembuktiannya tidak sedehana terapi sangat rumit dan kompleks.

  1. Putusan pailit dan akibatnya

Pernyataan pailit seorang debitur oleh Hakim Pengadilan Niaga dengan suatu putusan (vonis), tidak dengan suatu ketetapan (beschikking). TPI diputus pailit oleh Majelis hakim Pengadilan Niaga jakarta Pusat tanggal 14 Oktober 2009 yang dipimpin oleh Maryana selaku ketua majelis hakim dengan dua anggotanya, Sugeng Riyono dan Syarifuddin.

Dengan dipailitnya Termohon pada tingkat pengadilan niaga, maka sesuai dengan pasal 15 ayat 1 UUK 2004, harus diangkat Kurator dan seorang hakim Pengawas. Dalam perkara pailit TPI diangkat Kurator Safitri Hariani, William Edward Daniel, dan asistennya melalui permohonan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat cq. hakim pengawas Nani Indrawati. Berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit meskipun putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Kemudian TPI mengajukan permohonan Kasasi kepada MA. Dalam putusan No. 834 K/Pdt.Sus/2009, majelis kasasi menyatakan pembuktian kasus pailit TPI tidak sederhana lantaran eksistensi adanya utang masih dalam konflik. Bahkan tentang sejauhmana keberadaan utang masih diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 376/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST. Proses pidana terhadap penguasaan asli surat obligasi juga masih berjalan. Atas dasar itu, majelis kasasi menyatakan perkara pailit TPI sifatnya kompleks dan tidak sederhana. Pembuktian perkara ini cukup rumit dan sulit sehingga memerlukan ketelitian dan pembuktian yang tidak sederhana pula.

Berdasarkan permohonan tersebut, tim kurator meminta pengadilan untuk menetapkan biaya kepailitan perusahaan itu yang menurut perhitungan mencapai Rp537,479 juta, serta imbalan jasa kurator dan asistennya yang totalnya mencapai Rp3,743 miliar. Permohonan penetapan ini diajukan karena kepailitan TPI telah berakhir setelah pernyataan pailit atas TPI ditolak di tingkat kasasi. Kurator telah menerima putusan Mahkamah Agung No.834/Pdt.Sus/ 2009 jo NO.S2/PAHJT/ 2009/ PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 15 Desember 2009.

Akibat putusan Pengadilan Negeri untuk memailitkan PT TPI yang bekerja di bidang penyiaran, timbullah pro-kontra tersendiri dari sisi :

  1. PT TPI itu sendiri. Mereka merasa dan memiliki bukti otentik bahwa hutang USD53 juta itu hanyalah rekayasa CCGL yang ingin merugikan TPI. Dikatakan bahwa surat berharga dalam rupa Obligasi diterbitkan pada 24 Desember 1996 dan jatuh tempo pada 24 Desember 2006. Tapi hingga tanggal jatuh tempo, TPI tak kunjung melunasi utang tersebut sehingga Crown pun mengajukan gugatan pailit. Sementara dalam laporan keuangan TPI, obligasi itu tidak tercatat karena obligasi sudah pindah tangan.
  2. Komisi Penyiaran Indonesia. Menurut komisi ini, seharusnya ada perbedaan perlakuan hukum antara perusahaan media dengan perusahaan bisnis pada umumnya. Karena apapun yang berkaitan dengan media, selalu ada hubungannya dengan masyarakat luas yang menjadi pemirsa atau konsumen itu sendiri. Jangan sampai karena sengketa bisnis, kepentingan pemirsa terabaikan.
  3. DPR. Menurut mereka, masalah intern TPI jangan dibiarkan berlarut-larut. DPR sangat memberi dukungan kepada TPI yang menjadi saluran informasi, pendidikan, dan hiburan untuk masyarakat luas. Kepailitan TPI akan berdampak sistemik karena berkaitan dengan tenaga kerja, saham,dan hilangnya akses informasi.

Beberapa hal yang patut dipertanyakan atas putusan PN Niaga Jakpus tentang dipailitkannya TPI hari rabu tanggal 14 Oktober 2009 oleh CCGL, adalah sebagai berikut:

  1. CCGL terbukti merupakan perusahaan yang tidak memiliki kualifikasi untuk dapat mempailitkan perusahaan sebesar TPI.
  2. Selama persidangan banyak hal-hal yang membuktikan argumentasi dan fakta yang siginifikan yang dimiliki TPI diabaikan begitu saja.
  3. Pemegang sub bond terakhir yaitu CCGL menggunakan sub bond tersebut senilai USD. 53.000.000 untuk mempailitkan TPI.

Tujuh alasan kepailitan TPI harus ditolak selain pembuktiannya tidak sederhana:

  1. TPI tiap hari telah memproduksi 65 berita, 5 siaran rohani, 85 buah hiburan tiap hari.
  2. TPI menjadi pelopor pembangunan budaya melayu yang menyumbang dalam pembentukan karakter budaya nasional. Sumbangan dalam membangun budaya melayu ini tercermin pada porsi 60 persen disiarkanya musik melayu maupun kartun melayu.
  3. TPI telah menerima penghargaan apresiasi dari KPI untuk televisi tahun 2007 kategori feature.
  4. TPI menerima penghargaan dari Unicef dalam liputan anak dan perempuan tahun 2008.
  5. TPI menerima Piagam Muri atas program kuis dangdut pada tahun 2002.
  6. TPI menurut data AC Nelson mencapai 4 juta pemirsa.
  7. TPI memiliki karyawan berjumlah 1.083 orang.

BAB III

PENUTUP

  1. Kesimpulan

Bahwa kesimpulan mengenai proses hukum hasil penyelesaian kasus kepailitan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia adalah TPI tidak jadi dipailitkan karena laporan dugaan oleh CCGL tidak terbukti benar, bukti-bukti belum jelas, dan karena pembukuan laporan tahunan yang tersedia sangat jauh dari kata sederhana, sementara peraturan tentang kepailitan jelas mengungkapkan bahwa transaksi yang dapat diajukan pailit adalah transaksi yang sederhana. Apalagi dikatakan juga dari hasil pengkajian ulang, bahwa hanya ada 1 kreditor yang merasa punya masalah utang piutang dengan TPI, sementara dalam persyaratan dikatakan bahwa harus ada lebih dari 1 kreditor yang merasa dirugikan yang boleh mengajukan kasus ini ke pengadilan.

  1. Saran

Hendaknya Pengadilan Niaga sungguh-sungguh memperhitungkan putusan hakimnya disesuaikan dengan bukti-bukti yang telah diidentifikasi, verifikasi, dan bagaimana kreditor atau debitornya. Jangan sembarangan mengambil keputusan, karena akan berdampak pada pelanggaran kode etik.

MARETI ANALISIS KASUS KEPAILITAN 3

ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR  111 PK/Pdt.Sus/2009

Disusun guna memenuhi Tugas Hukum Kepailitan

OLEH:

Bernadetha Cindhy P           E0008020

Raden Giazh Zuniar             E0008093

Bambang Prayitno                E0008124

Nur Saefodin                         E0008201

Ratna Widianing Putri         E0008217

KELAS A

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

  1. Kasus PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA dan PT. AKR CORPORINDO, Tbk, Melawan PT.IGLAS (Persero).

PT. IGLAS (Persero) merupakan Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik karena semua modalnya adalah milik Pemerintah. PT IGLAS memiliki hutang  pada PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA atas pembelian chemical. Termohon/PT. IGLAS (Persero) sebagai pemesan Chemical dan Pemohon/PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA yang mengadakan dan mengirimkan Chemical, harga Chemical telah disepakati berdasarkan Purchase order dan Chemical yang telah dipesan sudah dikirimkan, pembayaran harga yang telah disepakati tersebut dalam rupiah sebesar Rp 102.531.936.000,- dan dalam dollar sebesar US$ 165,816.38. Selain itu PT.IGLAS juga memiliki hutang lain kepada PT. AKR CORPORINDO. Kemudian karena ketidakmampuan financial untuk menyelesaikan kewajiban  membayar hutang-hutangnya kepada PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA dan PT. AKR CORPORINDO, lantas kedua perusahaan tersebut  mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga Pada Perngadilan Negeri Surabaya. Dalam putusannya Nomor 01/Pailit/2009/PN. Niaga.Sby. Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan menolak permohonan kepailitan yang diajukan oleh PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA dan PT. AKR CORPORINDO, kemudian kedua perusahaan tersebut mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dalam putusannya nomor 397 K/Pdt.Sus/2009, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan kasasi dari PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA dan PT. AKR CORPORINDO dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby, sehingga PT.IGLAS dinyatakan pailit. Atas putusan  kasasi tersebut, lalu PT. IGLAS mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan dalam Putusannya Nomor 111 PK/Pdt.Sus/2009  menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan.

Menurut Penulis dari uraian yang telah kami paparkan diatas sangat menarik, untuk menganalisis putusan kepailitan tersebut. Karena adanya perbedaan pada pertimbangan hukum antara putusan Pengadilan Niaga Surabaya, Putusan Kasasi Mahkamah Agung , dan Putusan Peninjauan Kembali.

Sehingga menurut kami adanya perbedaan putusan tersebut mulai dari tingkat pertama, kemudian  kasasi, dan peninjauan kembali perlu dicermati dan dianalisa apakah Putusan pada Pengadilan Niaga Surabaya, Putusan Kasasi Mahkamah Agung, dan Putusan Peninjauan kembali telah sesuai dengan aturan yuridis normatif  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

  1. Analisis Putusan Kepailitan Nomor 01/Pailit/2009/PN. Niaga.Sby., 397 K/Pdt.Sus/2009 (Kasasi) dan 111 PK/Pdt.Sus/2009 (Peninjauan Kembali)

Hukum  berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga usur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit).

Dalam keadilan, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat menyamaratakan. Barangsiapa mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan: adil bagi si Suto belum tentu dirasakan adil bagi si Noyo (Sudikno Mertokusumo, 2003:160-161).

Aristoteles dalam buku kelima Etika Nikomakea menjelaskan ”yang sesuai dengan undang-undang dan yang sama itu adil” Immanuel Kant dan para pengikutnya mengembalikan makna tindakan yang adil pada suatu undang-undang (tatanan/order), yaitu undang-undang akal budi, pada asas rasio, pada maxim. Herbamas berbicara tentang prinsip diskursus, yaitu tentang prosedur penetapan norma-norma yang dapat dikembalikan pada rasio komunikatif. John Rawls juga mencoba menetapkan makna keadilan. Bertolak dari konstruksi sipikiran tentang posisi asali Rawls menekankan tuntutan ketidak berpihakan sebagai prinsip keadilan (Anthon  F. Susanto,2010: 284).

Demikian halnya dengan putusan kepailitan tersebut harus mencerminkan unsur keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga Surabaya dan Peninjauan Kembali sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena PT IGLAS dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya adalah:

“Memutuskan dalam Putusan Nomor 01/Pailit/ 2009/PN. Niaga Sby. menyatakan eksepsi dari Termohon tidak dapat diterima, dan dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan pemohon pailit PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA.”

Ratio decidendi:

Seluruh asset/harta kekayaan dari Termohon (dalam hal ini PT. IGLAS (Persero) adalah “milik negara” dan sesuai dengan ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Karena Pemohon dalam mengajukan permohonan pailit tersebut tidak memiliki kuasa dari Menteri Keuangan, maka menurut majelis tidak ada dasar hukum dari Pemohon untuk memohon agar pihak Termohon dinyatakan pailit . Sekalipun permohonan Pemohon pailit telah nyata dan terbukti memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1)  Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu majelis hakim juga berpedoman pada adanya Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 075 K/Pdt.Sus/2007 tertanggal 22 Oktober 2007.

Majelis Hakim juga menyimpulkan yang alur pikirnya adalah bahwa PT. IGLAS (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang publik, yang berarti sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa “Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”, maka Pemohon pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan dan tidak dapat diajukan oleh pihak lain atau siapapun juga.

Dan kenyataan yang ada melarang adanya penyitaan terhadap aset/harta kekayaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sementara menunjuk kepada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa kepailitan semua kekayaan debitur pailit harus dilakukan sita umum, maka apabila debitor pailit (in cassu/ dalam perkara ini), maka seluruh harta kekayaannya milik negara akan terbentur pada Pasal 50 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kecuali permohonan pailit diajukan oleh Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah dalam otoritas sebagai pemilik kekayaan negara yang dipisahkan dari Bendahara Umum Negara.

Menurut Rahayu Hartini, SH MSi MHum, dosen Kopertis Wilayah VII, DPK pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dalam artikelnya[1] menyatakan bahwa tidak sependapat dengan dasar pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya untuk memutusakan permohonan pailit yang diajukan oleh PT. INTERCHEM terhadap PT. IGLAS Persero ini.

Karena:

  1. Ketidaksinkronan pemahaman kandungan makna dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan penjelasannya. Apalagi bila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 1 angka 4 yaitu “ Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.”

Kembali kepada kesimpulan majelis hakim yang dijadikan dasar pertimbangan bahwa PT. IGLAS (Persero) adalah “BUMN yang bergerak di bidang publik”, kesimpulan ini keliru karena PT. IGLAS Persero adalah bukan BUMN yang bergerak di bidang publik. Alasanya:

  1. Merujuk pada penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UUK dan PKPU 2004, bahwa modal PT IGLAS seluruhnya memang berasal dari kekayaan negara “yang dipisahkan”, namun jelas terbagi ke dalam saham dan terbukti dimiliki oleh Menteri BUMN qq negara RI sebesar 63, 82%, dan oleh PT Bank BNI, Tbk. sebesar 36,18%.
  2. Karena BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik menurut Pasal 1 angka 4 UU BUMN jelas menunjuk pada PERUM, sementara PT. IGLAS (Persero) adalah PERSERO bukan PERUM. Hal ini dapat diketahui dari adanya frase “Perseroan Terbatas” yang disingkat “PT” didepan nama IGLAS dan kata “Persero” dibelakang nama IGLAS, maka hal ini telah menunjukkan adanya karakter Pesero sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan terbatas jo. Pasal 1 angka 2, Pasal 9 dan Bab II Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
  3. Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menyatakan: “Nama perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”.
  4. Apabila dikaitkan dengan tujuan pendirian BUMN, maka jelas ada perbedaan yang mendasar, bahwa PERUM bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN), sementara PERSERO tujuan utamanya mengejar keuntungan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN).

Selanjutnya mengenai kesimpulan majelis hakim yang menyatakan bahwa “PT. IGLAS (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang publik, yang berarti sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Pemohon pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan dan tidak dapat diajukan oleh pihak lain atau siapapun juga, juga keliru dalam memahami maksud Pasal 2 Ayat 5 dan penjelasannya.

Maksud dari penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah BUMN seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham itu maksudnya bukankah itu adalah PERUM. Menurut pendapat Rahayu, antara isi Pasal 2 Ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan penjelasannya memang agak kabur (vage norm), karena dalam Pasal 2 Ayat (5) menyatakan tentang BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, sementara dalam penjelasan pasalnya menyebutkan tentang modal BUMN yang dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Norma yang kabur/tidak jelas dapat menimbulkan adanya penafsiran yang berbeda dalam praktik pengadilan kepailitan.

Maka apabila yang mau dimohonkan untuk dipailitkan adalah PERUM harus diajukan oleh Menteri Keuangan, hal ini oleh Undang-undang dipersamakan dengan BI dan Bapepam yaitu untuk kepentingan institusi dibawah binaannya. Logikanya ketika bukan BUMN Perum maka pastilah BUMN Persero. Dan karena Persero yang juga identik dengan PT maka jelas Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlaku yang menyatakan “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya” Sehingga untuk mengajukan pailit tidak harus atau bukanlah oleh Menteri Keuangan, tetapi bisa oleh debitor itu sendiri atau kreditor atau para kreditor.

Maka permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon pailit dalam hal ini PT. INTERCHEM terhadap PT. IGLAS (Persero) adalah benar dan sudah tepat, bukan harus oleh Menteri Keuangan, dasar hukumnya jelas yaitu Pasal 2 Ayat (5) jo. Pasal 2 Ayat (1) sehingga tidak perlu diinterpretasikan.

  1. Berikutnya, kesimpulan majelis hakim terkait dengan adanya kenyataan yang melarang untuk “menyita aset milik negara”. Memang benar terhadap aset/harta kekayaan milik negara tidak dapat dilakukan penyitaan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 50 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai berikut: “Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: (a). uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; (b).barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah”.

Sementara itu kepailitan pada hakekatnya adalah merupakan sita umum (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Sehingga terhadap harta kekayaan negara/aset negara tidak bisa di pailitkan. Namun pertanyaan mendasar yang harus dijawab disini adalah, apakah kekayaan atau aset yang terdapat pada PT. IGLAS (Persero) merupakan kekayaan negara ataukah kekayaan PT. IGLAS (Persero) sebagai badan hukum.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan penjelasannnya jis. Pasal 1 angka 2 dan Pasal 11 UU BUMN serta doktrin badan hukum dalam perseroan maka kekayaan Persero bukanlah merupakan kekayaan negara lagi akan tetapi merupakan kekayaan Perseroan itu sebagai badan hukum. Sehingga terhadap kekayaan PT. IGLAS (Persero) bukanlah merupakan kekayaan negara lagi tetapi merupakan kekayaan PT. IGLAS (Persero) itu sebagai sebuah badan hukum perseroan. Karena terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas, maka dapat saya katakan bahwa Perseroan itu identik dengan Perseroan Terbatas (PT). Sehingga semua karakteristik yang ada dalam perseroan terbatas juga berlaku untuk Persero (BUMN Persero).

Oleh karena Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum maka sesuai dengan adanya doktrin mengenai badan hukum bahwa sebagai sebuah badan hukum melekat atau mempunyai hak dan kewajiban sendiri. Maka terhadap badan hukum tersebut dalam hal ini Perseroan juga bisa memiliki harta kekayaan sendiri. Sehingga dalam hal ini, kekayaan yang terdapat dalam PT. IGLAS (Persero) bukanlah kekayaan atau asset milik negara lagi akan tetapi merupakan aset atau kekayaan PT. IGLAS (Persero) itu sebagai sebuah badan hukum yang mandiri.

  1. Yang terakhir, Rahayu tidak sependapat dengan majelis hakim yang berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI No.075 K/Pdt.Sus/2007 tertanggal 22 Oktober 2007. Putusan tersebut adalah merupakan Putusan Mahkamah Agung yang pada intinya membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas pailitnya PT. DI (Persero).

Alasan:

  1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 075 K/Pdt.Sus/2007 tertanggal 22 Oktober 2007, merupakan perkara antara PT. DI (Persero) melawan Heryono, Nugroho, Sayudi (mantan pekerja PT. DI (Persero), dan pertimbangan hukumnya dikutip dan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan Judex Factie Perkara No. 01/Pailit/2009/PN. Niaga. Sby., tanggal 31 Maret 2009.

Putusan Mahkamah Agung RI No.075K/Pdt.Sus/2007 ini kurang tepat dijadikan acuan oleh Judex Factie, karena masih terjadi kontroversi, karena putusan tersebut inkonsisten dengan fatwa yang pernah dikeluarkan MA, yang dalam fatwa MA berpandangan: “Bahwa piutang BUMN bukan merupakan piutang negara begitupun terhadap utangnya dan menyatakan pengelolaan modal BUMN tidak lagi didasarkan sistem APBN melainkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”. Sehingga putusan ini menurut saya juga masih belum layak untuk dijadikan yurisprudensi, meskipun untuk menjadi sebuah yurisprudensi tidak ada ukurannya yang pasti harus berapa jumlahnya. Tetapi yang pasti saya berpandangan bahwa belum atau tidak layak sebagai yurisprudensi lebih berkaitan dengan substansi putusan yang masih ada “kontroversi dan inkonsisten”. Selain itu, dalam pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh majelis hakim terkesan “asal ambil“ dan “asal kutip” saja terhadap adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 075 K/Pdt.Sus/2007, tertanggal 22 Oktober 2007 yang dicantumkan sebagai dasar pertimbangan putusan yang digunakan sebagai ratio decidendi atas kasus ini. Sementara terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara ke dua kasus kepailitan PT. DI (Persero) dengan PT. IGLAS (Persero) , dalam pertimbangan hukumnya hanya mengutip mudahnya saja tanpa dilandasi dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan konteks permasalahannya.

Semula PT. DI (Persero) di putus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, namun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam Kasasi yang diajukan oleh PT. DI (Persero) yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung, sehingga PT. DI (Persero) tidak pailit lagi. Putusan Ma inilah yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim pemutus pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeriSurabaya. Yang kemudian dijadikan yurisprudensi dengan memasukkannya kedalam dasar pertimbangan bahkan dengan tanpa menguraikan substansinya sama sekali. Sehingga hanya mengutip mudahnya saja tanpa dilandasi dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan konteks permasalahannya. Antara kepailitan PT. DI (Persero) dengan PT. IGLAS (Persero) memang ada persamaanya yaitu sama-sama merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero.Namun meskipun sama-sama Persero tetap ada perbedaannya. PT. DI (Persero) itu BUMN yang bergerak dalam bidang publik, dalam jasa vital, untuk kepentingan masyarakat banyak, dan modalnya semua milik negara. Akan tetapi kalau PT. IGLAS (Pesero) berbeda, modalnya tidak sepenuhnya milik negara karena ada unsur masyarakat/swastanya dan kegiatan usaha bisnis murni .

Kasasi: analisis/pembahasan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 397K/Pdt.Sus/2009.

” Bahwa Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2009, telah mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA, dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 01/Pailit/2009/PN.”

Dalam memutuskan perkara ini, majelis hakim dalam kasasi pada prinsipnya berpendapat sama atau membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon pailit dan menyatakan bahwa Judex Factie/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum. Alasan-alasan kasasi atau keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi itulah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan (ratio decidendi) majelis hakim.

  1. Termohon Kasasi merupakan BUMN yang modalnya terbagi dalam saham, dimana kepemilikan sahamnya tidak seluruhnya dikuasai/dimiliki negara, tetapi terbagi dua yaitu: 63, 82% milik Menteri BUMN qq Negara RI dan 36,18 % milik PT. BNI Tbk. Di mana saham PT. BNI Tbk. juga sahamnya dimiliki masyarakat/swasta;
  2. Tujuan Termohon Kasasi adalah untuk mencari keuntungan; karenanya Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan pailit tanpa harus mendapat izin dan kuasa dari Menteri Keuangan, karena Termohon bukanlah BUMN sesuai dengan pengertian seperti tercermin di dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UUK dan PKPU 2004.
  3. Selain itu bidang kegiatan Termohon Kasasi tidak secara langsung dimanfaatkan oleh publik seperti halnya PT. Garuda, PLN, dan Pertamina. Dengan dicantumkannya klausula “yang bergerak di bidang kepentingan publik”, mengandung arti bahwa tidak semua BUMN permohonan pailitnya hanya ditujukan oleh Menteri Keuangan.

PK-Analisis terhadap Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI no 111 PK/Pdt.Sus/2009 (Peninjauan Kembali):

  1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali PT. IGLAS adalah BUMN yang modalnya 100% milik Negara, kemudian yang awal berdirinya tanggal 4 Agustus 1980 dan memperoleh status Badan Hukum pada tanggal 28 Januari 19981 seluruh modalnya adalah milik Negara dan baru pada tahun 2002 ikut penyertaan modal dari BNI karena adanya kegagalan kredit dari PT. IGLAS
  2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Huruf C Undang-Undang No 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ditentukan bahwa apabila telah berlangsung 5 tahun dan Bank belum berhasil menarik penyertaan modal tersebut, maka penyertaan modal tersebut wajib dihapus bukukan, akibatnya modal dari PT. IGLAS yang terdiri dari 63,82% dan Menteri BUMN 36,18% (dari eks modal BNI) adalah milik negara (100%) oleh karenanya sekarang ini keseluruhan modal PT. IGLAS adalah miliknya Negara ;
  3. Akibatnya maka dengan mengacu pada Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang No.37 Tahun 2004, maka Permohonan Pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan ;
  4. Bahwa permohonan pailit dalam perkara a quo adalah diajukan oleh PT. INTERCHEM PLAGSAGRO JAYA dan tidak diajukan oleh Menteri Keuangan, karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang No.37 Tahun 2004.

Berdasar putusan Peninjauan kembali ini, penulis sependapat terhadap ratio decidendinya, walaupun mengingat uraian dari Rahayu yang juga tidak dapat dikesampingkan. Namun, apabila terdapat bukti baru yang menyatakan bahwa PT. IGLAS adalah BUMN yang modalnya 100% milik Negara, kemudian yang awal berdirinya tanggal 4 Agustus 1980 dan memperoleh status Badan Hukum pada tanggal 28 Januari 19981 seluruh modalnya adalah milik Negara dan baru pada tahun 2002 ikut penyertaan modal dari BNI karena adanya kegagalan kredit dari PT. IGLAS dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Huruf C Undang-Undang No 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ditentukan bahwa apabila telah berlangsung 5 tahun dan Bank belum berhasil menarik penyertaan modal tersebut, maka penyertaan modal tersebut wajib dihapus bukukan, akibatnya modal dari PT. IGLAS yang terdiri dari 63,82% dan Menteri BUMN 36,18% (dari eks modal BNI) adalah milik negara (100%) oleh karenanya sekarang ini keseluruhan modal PT. IGLAS adalah miliknya Negara, maka penulis sependapat bahwa PT Iglas adalah BUMN yang seluruh hartanya adalah milik Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Sudikno Mertokusumo. 2003. Mengenali Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty

Anthon  F. Susanto. 2010. Ilmu Hukum Non Sistematik: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia.Yogyakarta: Genta Publishing

www .mahkamahagung.com, diakses 2 Juni 2011

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 075 K/Pdt.Sus/2007 tertanggal 22 Oktober

2007

Rahayu Hartini. Kepailitan BUMN Persero (Bagian XVI).

http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/10/18/kepailitan-bumn-persero

         bagian-xvi/. Diakses pada 6 juni 2011 pukul 14:24 WIB

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang No.19 tahun 2003 tentang BUMN

 

Give me….. S

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.