ANALISIS KASUS KEPAILITAN KELOMPOK SETO dkk

Makalah

Analisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Nomor  057 PK/Pdt.Sus/2010 Antara GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA Melawan OEI KENG HIEN dan TROY HARYANTO Dengan Adanya Kontradiksi Hukum Atas Diajukannya Permohonan Kepailitan Dan Gugatan Perdata Secara Bersamaan

Oleh :

  1. Ananda Megha Wiedhar S.                      E0008012
  2. Arseto Endro S.                                      E0008116
  3. Dhina Christy H.                          E0008138
  4. Ira Oktafia L.                                          E0008168
  5. Septika Mega D.                         E0008432

 

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

BAB I

PENDAHULUAN

 A.     Latar Belakang Masalah

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka penyelesaian perkara kepailitan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri yang merupakan bagian dari Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ada 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian sejak ditetapkan dan berlakunya Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 maka kemudian penyelesaian perkara Kepailitan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum hingga berlakunya undang-undang yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pengadilan Niaga sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa niaga secara cepat; juga menyelesaikan aneka masalah kepailitan, seperti masalah pembuktian, verifikasi utang, actio pauliana, dan lain sebagainya. Di sinilah kadang terjadi suatu persimpangan dengan kompetensi dalam hal pemeriksaan perkara, terutama pada perkara-perkara yang bersifat perdata. Melalui Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Umum untuk memeriksa permohonan pailit dialihkan ke Pengadilan Niaga.

Dalam penyelesaian aneka masalah kepailitan dalam perkara kepailitan sangat diperhatikan suatu kompetensi dalam hal pemeriksaan perkara yang benar sehingga tidak terjadi persimpangan dalam putusannya. Sebagai contoh salah satu kasus Kepailitan yang juga turut diajukan dilingkungan Pengadilan Niaga Surabaya adalah kasus kepailitan yang terjadi antara OEI KENG HIEN dan TROY HARYANTO, selaku pemohon pailit yang diajukan terhadap GUNAWAN ALIE selaku Direktur CV DELIMA dan ANG FANNY ANGELIA, selaku Termohon Pailit.

Dari pengajuan Permohonan Pailit tersebut, telah dijatuhkan putusan dengan putusan Nomor: No. 08/Pailit/2008/PN.NIAGA.Sby jo. putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 702 K/Pdt.Sus/2008 jo No. 057 PK/Pdt.Sus/2010. Dari putusan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut telah menjatuhkan bahwa Termohon Pailit GUNAWAN ALIE selaku Direktur CV DELIMA dan ANG FANNY ANGELIA pailit dengan segala akibat hukumnya.

Penjatuhan putusan pailit itu sendiri terhadap Termohon Pailit telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Rl Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepaillitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”; dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi sebagaimana berikut, “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta ataukeadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”; Dilihat dari bunyi pertimbangan hukum majelis didalam putusannya tersebut, menurut pendapat penulis, penjatuhan putusan dengan berdasar pasal diatas telah sesuai dengan peraturan perundangan tentang kepailitan.

Kami menyoroti adalah adanya dua kompetensi yang mengadili pada saat bersamaan yaitu pada pengadilan niaga dan juga pengadilan negeri, ada kewenangan yang berbeda antara kedua lembaga peradilan tersebut. Baik ditinjau dari kewenangan relatif maupun kewenangan absolutnya. Dimana dalam perkara ini Putusan Pengadilan Niaga tidak menunggu adanya putusan Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Sehingga kami penulis, tertarik untuk mengambil judul “Analisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor  057 PK/Pdt.Sus/2010 Antara GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA Alias ANG FANNY ANGELIA (Suami Istri), Selaku Pemilik CV.DELIMA Melawan OEI KENG HIEN dan TROY HARYANTO Dengan Adanya Kontradiksi Hukum Atas Diajukannya Permohonan Kepailitan Dan Gugatan Perdata Secara Bersamaan”  .

B.     Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

  1. Bagaimana kasus posisi antara OEI KENG HIEN dan TROY HARYANTO, selaku pemohon pailit yang diajukan terhadap GUNAWAN ALIE selaku Direktur CV DELIMA dan ANG FANNY ANGELIA, selaku Termohon Pailit?
  2. Bagaimana analisis yuridis atas sengketa wanprestasi dan kepailitan dalam perkara antara GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA Alias ANG FANNY ANGELIA (Suami Istri), Selaku Pemilik CV.DELIMA Melawan OEI KENG HIEN dan TROY HARYANTO?
  3. Bagaimana kajian terhadap asas-asas kepailitan dalam perkara antara GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA Alias ANG FANNY ANGELIA (Suami Istri), Selaku Pemilik CV.DELIMA Melawan OEI KENG HIEN dan TROY HARYANTO?

BAB II

PEMBAHASAN

A.     Kasus Posisi Antara OEI KENG HIEN dan TROY HARYANTO, Selaku Pemohon Pailit Yang Diajukan Terhadap GUNAWAN ALIE Selaku Direktur CV DELIMA dan ANG FANNY ANGELIA, Selaku Termohon Pailit

Perkara kepailitan ini diajukan oleh pihak-pihak yang merupakan Kreditur dari CV. DELIMA yang bergerak dibidang percetakan, yaitu OIE KENG HIEN dan TROY HARYANTO (Pemohon), dimana dana pinjaman yang diperoleh dari keduanya dimaksudkan sebagai tambahan dana operasional dalam menjalankan usaha milik GUNAWAN ALIE dan  ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA yang bertindak selaku Debitur (Termohon).

Permohonan pailit tersebut dilakukan oleh Kreditur atas dasar sebelumnya kedua belah pihak terikat perjanjian utang-piutang dan sampai sekarang belum dapat dikembalikan penyelesaiannya, masing-masing sebesar Rp 924.501.000 (sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah) yaitu dana pinjaman yang berasal dan OEI KENG HIEN dan Rp 1.500.000.000,-(satu milyar Iima ratus juta rupiah) yaitu dana pinjaman yang berasal dari TROY HARYANTO. Jadi, total utang Termohon kepada para Pemohon adalah sebesar Rp 924.501.000 (sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah) + Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yaitu senilai Rp 2.424.501.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah).

Utang Termohon terhadap para Pemohon di atas telah jatuh tempo dan seharusnya telah dibayarkan oleh Termohon kepada para Pemohon paling lambat pada saat Bilyet Giro pada Bank BNI dan Bank Mandiri jatuh tempo, tetapi ternyata para Pemohon tidak dapat mencairkan dana-dana dalam rekening Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh Termohon.

Para Pemohon mengajukan permohonan kepailitan kepada Termohon karena didasari sesuai Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan bahwa “Dalam Perseroan Firma, tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan perseroannya”, maka Termohon II yaitu GUNAWAN ALIE yang merupakan Direktur Persero Pengurus harus bertanggung jawab penuh pula secara pribadi kewajiban perseroannya untuk seluruhnya. Tetapi, saat ini Termohon II faktanya juga tidak diketahui dimana keberadaannya serta sampai kapan, dan sehubungan dengan hal itu Termohon II telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya (Polwiltabes Surabaya) sesuai dengan Surat No. Pol. R/635/VII/2007/RESKRIM tertanggal 31 Juli 2007 berdasarkan laporan polisi No. Pol. LP/K/1768/XII/2006/SPK tanggal 13 Desember 2006 dan No. Pol. LP/K/0650/IV/2007/SPK tanggal 20 April 2007 atas dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan (Pasal 372 dan 378 KUHP) oleh Termohon II terhadap Kreditor yang lain. Hal ini semakin membuktikan bahwa Termohon II sebagai Debitor yang mempunyai utang dan telah jatuh tempo tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada para Kreditornya.

Bahwa, Termohon II mempunyai istri yang bernama Ny. ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA (Turut Termohon), beralamat di Jalan Darmo Permai Timur 1/17 Surabaya, dalam hal ini menjadi Turut Termohon karena selaku istri dari Termohon II selama dalam perkawinannya dengan Termohon II telah mempunyai harta bersama yang karena itu pula harta tersebut menjadi jaminan atas perbuatan salah satu diantara mereka, dengan demikian beralasan hukum apabila harta kekayaan milik pribadi Termohon II dan Turut Termohon selama perkawinan dijadikan jaminan dan tanggungan atas kepailitan yang sedang diperiksa dan akan diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara ini.

Bahwa, para Termohon selain mempunyai utang kepada para Pemohon juga mempunyai utang terhadap Kreditor lain yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pengajuan permohonan kepailitan ini yaitu FERRY SUDIKNO yang beralamat di Jalan Bratang Gede No. 49, sebesar Rp 11.798.054.000,- (sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah).

Bahwa atas permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 08/Pailit/2008/PN.NIAGA.Sby tanggal 14 Agustus 2008, yang amarnya intinya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Ini berarti Termohon, GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Untuk itu, pihak Pengadilan Niaga juga telah menujuk Hakim Pengawas dan Kurator untuk membereskan harta debitur pailit.

Pada tingkat Kasasi yang diajukan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA tersebut, Mahkamah Agung tetap menguatkan putusan pengadilan pada tingkat pertama, dimana putusan tersebut diuraikan dalam risalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 27 November 2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi pada tanggal 11 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Pdt.Sus/2008 tersebut, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Peninjauan Kembali (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2009) diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 4 Desember 2009 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 4 Desember 2009.

Dalam novum yang ditemukan setelah 180 (seratus delapan puluh) hari dari putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) pada tanggal 29 September 2009 sehingga tenggang waktu Peninjauan Kembali masih cukup waktu dan memenuhi syarat berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 Mahkamah Agung, sebagaimana terdapat dalam Pasal 67, Pasal 69 huruf b yang disebut pada huruf b, ”sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang”.

Pemohon Peninjauan Kembali di dalam mengajukan permohonan dengan ditemukan fakta-fakta berupa:

  1. Terdapat bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga dan Surabaya dan Mahkamah Agung RI masih berlangsung hasilnya akan menjadi putusan yang setidak-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;
  2. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 08/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby, tertanggal 14 Agustus 2008, diajukan gugatan dan terdaftar di Kepaniteraan Negeri Surabaya tanggal 30 Juni 2008, sedangkan sebelum permohonan kepailitan tersebut diajukan kepada GUNAWAN ALIE (CV DELIMA) dan ANG FANNY ANGELIA, lebih dulu gugatan GUNAWAN ALIE (CV. DELIMA) dan ANG FANNY ANGELIA terhadap PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Surabaya yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 129- 137 Surabaya pada tanggal 18 Januari 2008 dan diputus Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 34/Pdt.G/2008/PN.Sby, tanggal 13 November 2008.

Jadi relevansinya hukum putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 08/Pailit/ 2008/PN.Niaga.Sby seharusnya di tangguhkan menunggu putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 34/Pdt.G/2008/PN.Sby, dikarenakan masih adanya upaya hukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk kelanjutan usahanya;

  1. Dari uraian poin 2 terjadi satu kontradiksi dalam hukum yang mana pada saat gugatan kepailitan sedang berjalan GUNAWAN ALIE (CV. DELIMA) dan ANG FANNY ANGELIA semestinya menunggu putusan gugatan GUNAWAN ALIE (CV. DELIMA) dan ANG FANNY ANGELIA kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Surabaya sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), kenyataan gugatan kepailitan tetap berlanjut dan diputus dengan putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 08/ Pailit/2008/PN.Niaga Sby, tertanggal 14 Agustus 2008 dan putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 702 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 27 November 2008;
  2. Kontradiksi dalam hukum yang dimaksud oleh hakim Agung adalah sebagai berikut :

a)      Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 08/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby, tertanggal 14 Agustus 2008, yang amarnya intinya menyatakan para Termohon GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELIA pailit dengan segala akibat hukumnya;

b)      Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 702 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 27 November 2008, yang amarnya intinya menyatakan penolakan  permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA;

c)      Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 34/Pdt.G/2008/ PN.Sby, tanggal 13 November 2008, yang amarnya intinya menyatakan Tergugat lalai atau Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CCO.SBY/118/PK-KMK/2005 yang dibuat pada tanggal 5 Agustus 2005 Nomor : 20 oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Isy Karimah Syakir, SH. Notaris di Surabaya dan perjanjian Kredit Investasi dan Insterest During Construction (IDC) Nomor : CCO.SBY/021/PK-KI/2005, Akte Nomor : 21 tanggal 5 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Isy Karimah Syakir, SH. Notaris di Surabaya;

d)      Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 204/PDT/2009/ PT.SBY jo Nomor 34/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 15 Juni 2009 merupakan bukti baru (novum), yang amarnya intinya menyatakan Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 November 2008 No. 34/Pdt.G/2008/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut.

Bahwa, pada poin 4 telah terjadi pertentangan antar putusan peradilan dan dapat dikatakan putusan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) (Pasal 1365 KUHPerdata) dan tidak sesuai dengan asas-asas dalam kepailitan yakni asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi dikarenakan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga melawan Undang-Undang 1945 (ongrondweetig) Amandemen-10 Agustus 2002.

Tetapi, terhadap novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, setelah diperiksa dalam prosesnya menurut pendapat hakim, bukti-bukti tersebut dianggap tidak merupakan bukti baru yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 295 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA ALIAS ANG FANNY ANGELIA tersebut dinyatakan ditolak, untuk itu, sumber hukum yang dianggap berlaku adalah hasil putusan tingkat pertama yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelumnya.

B.     Analisis Yuridis Atas Sengketa Wanprestasi Dan Kepailitan Dalam Perkara Antara GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA Alias ANG FANNY ANGELIA (Suami Istri), Selaku Pemilik CV.DELIMA Melawan OEI KENG HIEN dan TROY HARYANTO

Pailitnya GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA (suami istri), selaku Pemilik CV. DELIMA yang bertindak sebagai pihak Debitor, banyak menimbulkan akibat yuridis yang diberlakukan kepadanya oleh Undang-Undang Kepailitan. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada Debitor dengan 2 (dua) model pemberlakuan, yaitu:

  1. Berlaku demi hukum

Beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (by the operation of law) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, Kurator, Kreditor, dan pihak lain yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut.[1]

2.  Berlaku secara Rule of Reason

Selain akibat yuridis hukum kepailitan yang berlaku demi hukum, terdapat akibat hukum tertentu dari kepailitan yang berlaku secara Rule of Reason. Maksud dari pemberlakuan model ini adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan.[2]

Akibat yuridis dari putusan kepailitan terhadap pihak Debitor yang dipailitkan diatas adalah GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA (suami istri), selaku Pemilik CV. DELIMA kehilangan hak untuk melakukan pengurusan hartanya, yang kemudian diwakili oleh Kurator dan Hakim Pengawas dalam melakukan sita umum dan pembayaran kompensasi kepada pihak-pihak Kreditur berdasarkan hak atau jaminan kebendaan yang dimilikinya. Tetapi kendalanya dalam perkara ini, berlaku pula penangguhan eksekusi karena hasil putusan yang saling TUMPANG TINDIH atau kontradiksi antar lembaga yang mengadili.

Sitaan umum ini berlaku terhadap seluruh harta Debitor, yaitu harta yang telah ada pada saat putusan pailit ditetapkan yang telah inkracht van bewijdse. Adanya putusan pernyataan pailit berakibat terhadap semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Sitaan terhadap seluruh kekayaan Debitor merupakan bagian dari pengelolaan harta pailit (management of estate). Pengelolaan ini merupakan suatu metode sistematik untuk mengurus harta kekayaan Debitor selama menunggu proses kepailitan. Caranya dilakukan dengan menunjuk beberapa wakil Kreditor untuk mengontrol semua harta kekayaan Debitor, serta diberikan kekuasaan untuk mencegah, dalam bentuk peraturan, transaksi, perbuatan curang untuk mentransfer kekayaan, mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikannya kepada para Kreditor.

Dalam perkara ini sita umum seharusnya dilakukan secara langsung terhadap semua harta kekayaan yang dimiliki oleh Debitor untuk manfaat semua Kreditor. Dengan demikian, undang-undang kepailitan digunakan untuk memaksa para Kreditor menghentikan eksekusi haknya sendiri-sendiri, dan pada sisi yang lain Debitor harus melepaskan penguasaan terhadap aset-asetnya dan menyerahkannya pada pengadilan. Adapun tujuan undang-undang kepailitan dalam hal ini adalah memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai macam Kreditor terhadap aset Debitor yang tidak cukup nilainya (debt collection system).[3]

Pada kasus ini, para Pemohon yang mengajukan gugatan kepailitan kepada Termohon karena didasari sesuai Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan bahwa “Dalam Perseroan Firma, tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan perseroannya”, maka pihak-pihak Termohon yaitu GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA (suami istri), yang bertindak sebagai Direktur Persero Pengurus harus bertanggung jawab penuh pula secara pribadi kewajiban perseroannya untuk seluruhnya.

Keunikan lainnya yaitu berupa terdapatnya kenyataan bahwa gugatan tingkat perdata saling berjalan beriringan dengan gugatan pada tingkat Pengadilan Niaga. Dalam risalah putusan tidak dijelaskan secara tersurat mana gugatan yang didahulukan daripada yang lainnya, tetapi nampak bahwa gugatan pada tingkat Pengadilan Niaga akibat hukumnya dianggap lebih dapat dilaksanakan terlebih dahulu, daripada gugatan tingkat perdata. Hal ini tercermin pada pernyataan:

Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 702 K/Pdt.Sus/2008 jo Reg. Nomor 08/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby tertanggal 27 November 2008 tidak sesuai dengan asas-asas dalam kepailitan tersebut, dipertegas dalam Peraturan Perundangan di Indonesia dengan 6 (enam) asas perundang-undangan, yaitu :

  1. Undang-Undang tidak berlaku surut;
  2. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
  3. Undang-Undang yang berlaku khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum (lex specialis derogat lex generalis);
  4. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu (lex posteriore derogate lex priori);
  5.  Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
  6. Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu melalui pembaharuan dan pelestarian (asas welfare-staat).”

Atas hal tersebut, nampak walaupun pihak GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA (suami istri), selaku Pemilik CV. DELIMA juga sedang berperkara dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Surabaya dalam tuduhan sengketa wanprestasi, tetapi gugatan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan jalannya gugatan kepailitan antara GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA (suami istri), selaku Pemilik CV. DELIMA dengan OIE KENG HIEN dan TROY HARYANTO.

C.     Kajian Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor  057 PK/Pdt.Sus/2010 Antara GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA Alias ANG FANNY ANGELIA (Suami Istri), Selaku Pemilik CV.DELIMA Melawan OEI KENG HIEN dan TROY HARYANTO terhadap Asas-Asas Hukum Kepailitan

Prinsip-prinsip hukum di dalam hukum kepailitan diperlukan sebagai dasar pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai dasar andalan memecahkan persoalan hukum yang timbul yang mana tidak dapat/belum dapat diakomodir oleh peraturan hukum yang ada.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa prinsip di dalam hukum kepailitan dimana keberadaanya digunakan sebagai dasar untuk menemukan suatu hukum terkait dengan putusan Peninjauan Kembali tersebut, yaitu:

1.      Prinsip Paritas Creditorium

Prinsip paritas creditorium (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor[4]. Prinsip paritas creditorium mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barangbarang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Adapun filosofi dari prinsip paritas creditorium adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda, sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan. Hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum. menjadi jaminan terhadap utang-utangnya, meski harta tersebut tidak terkait langsung dengan utang-utangnya.

Menurut Kartini Muljadi, peraturan kepailitan di dalam Undang-Undang Kepailitan adalah penjabaran dari Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek dan Pasal 1132 Burgerlijk Wetboek. Hal ini dikarenakan :

  1. Kepailitan hanya meliputi harta pailit dan bukan debitornya,
  2. Debitor tetap pemilik kekayaannya dan merupakan pihak yang berhak atasnya, tetapi tidak lagi berhak menguasainya atau menggunakannya atau memindahkan haknya atau mengagunkannya,
  3. Sitaan konservatoir secara umum meliputi seluruh harta pailit.

Namun demikian, prinsip ini tidak dapat diterapkan secara letterlijk karena hal ini akan menimbulkan ketidakadilan berikutnya. Letak ketidakadilan tersebut adalah para kreditor berkedudukan sama antara satu kreditor dengan kreditor lainnya. Prinsip ini tidak membedakan perlakuan terhadap kondisi kreditor, baik kreditor dengan piutang besar maupun kecil, pemegang jaminan, atau bukan pemegang jaminan. Oleh karenanya, ketidakadilan prinsip paritas creditorium harus digandengkan dengan prinsip pari passu pro rata parte dan prinsip structured creditors[5]. Berbeda halnya dengan Undang-Undang Kepailiatan yang menerapkan prinsip paritas creditorium, maka di dalam Faillissementsverordening (Peraturan Kepailitan sebelum Tahun 1998) tidak menganut prinsip paritas creditorium. Di dalam Pasal 1 Peraturan Kepailitan/ Faillissementsverordening menyatakan bahwa setiap debitor yang tidak mampu membayar kembali utang tersebut baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang kreditor atau lebih, dapat diadakan putusanoleh hakim yang menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit. Ketentuan tersebut, tersurat bahwa pernyataan pailit hanya memerlukan dua syarat saja, yaitu debitor harus berada dalam keadaan telah berhenti membayar, dan harus ada permohonan pailit baik oleh debitor sendiri maupun seorang kreditor atau lebih. Ketentuan di dalam Faillissementsverordening yang tidak menganut prinsip paritas creditorium merupakan kelalaian pembuat undang-undang. Pentingnya prinsip paritas creditorium untuk dianut di dalam peraturan kepailitan adalah sebagai pranata hukum untuk menghindari unlawful execution akibat berebutnya para kreditor untuk memperoleh pembayaran piutangnya dari debitor dimana hal itu akan merugikan baik debitor sendiri maupun kreditor yang datang terakhir atau kreditor yang lemah.

Berdasarkan prinsip ini, hakim telah benar dalam menerapkan hukum mengingat GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA (suami istri), selaku Pemilik CV. DELIMA dimana keduanya dipailitkan karena telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 2 dimana telah ada dua atau lebih kreditur pailit dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan tidak dapat ditagih, sehingga secara normatif permohonan kepailitan harus dikabulkan. Secara sosiologis, pengabulan permohonan pailit membawa implikasi bahwa adanya pembagian harta yang dimiliki oleh debitur pailit untuk membayar semua utangnya kepada krediturnya, oleh sebab itu permohonan kepailitan ini bertujuan untuk sesegera mungkin dilakukan pelunasan utang debitur pailit yang pengurusannya dilakukan oleh kurator.

2.      Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte

Prinsip pari passu pro rata parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (pond-pond gewijs) dan bukan dengan sama rata. Prinsip pari passu pro rata parte ini bertujuan memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan proporsional dimana kreditor yang memiliki piutang yang lebih besar maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitor lebih besar dari kreditor yang memiliki piutang lebih kecil daripadanya. Adapun pengaturan mengenai prinsip ini diatur pula di dalam Pasal 189 ayat (4) dan (5) dan penjelasan Pasal 176 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pada putusan kasus diatas, debitur pailit mempunyai utang 2.424.501.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah) sehingga untuk pengurusan harta pailit dimana semua harta milik pailit tersebut dilakukan pengurusannya oleh kurator setelah dilakukan pengurangan terhadap biaya untuk kurator (didahulukan karena perintah undang-undang) kemudian dibagikan pada para kreditur pailit secara proporsional.

3.       Prinsip Structured Pro Rata

Prinsip structured pro rata atau yang disebut juga dengan istilah structured creditors merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar/keadilan diantara kreditor. Prinsip ini adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Di dalam kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Menurut Jerry Hoff, pembagian kreditor di dalam hukum kepailitan dijabarkan sebagai berikut :

1. Right of secured creditors, security interests are in rem right that vest in the creditor by agreement and subsequent performance of certain formalities. A creditor whose interests are secured by in rem right is usually entitled to cause the foreclosure of the collateral without a judgement, to satisfy his claim from the proceeds with priority over the other creditors. This right to foreclosure without a jugdementis called the right of immediate enforcement.

2. Preferred Creditors, The preferred creditors have a preference to their claim. Obviously, the preference issue is only relevant if there is more than one creditor and if the assets of the debtor are not sufficient to pay of all the creditors (there is a concursus creditorum). Preferred creditor are required to present their claims to the the receiver for verification and are thereby charged a pro rata parte share of costs of the bankruptcy. There are several categories of preferred creditors : creditors who have statutory priority, creditors who have non-statutory priority, and estate creditors.

3. Unsecured Creditors, The unsecured creditors do not have priority and will therefore be paid, if any poceeds of the bankruptcy estate remain, after all trhe other creditors have received payment. Unsecured creditors are required to present their claims for verification to their receiver and they are charged a pro rata parte share of the costs of the bankruptcy.

Kreditor yang berkepentingan terhadap debitor tidak hanya kreditor konkuren saja, melainkan juga kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (kreditor separatis) dan kreditor yang menurut ketentuan hukum harus didahulukan (kreditor preferen). Ketiga kreditor ini diakui eksistensinya dan bahkan di dalam undang-undang kepailitan Belanda tidak terdapat keraguan terhadap hak kreditor separatis dan kreditor preferen untuk mengajukan kepailitan.

Berdasarkan perkara diatas OEI KENG HIEN memberikan pinjaman senilai Rp 1.500.000.000,-(satu milyar Iima ratus juta rupiah) yaitu dana pinjaman yang berasal dari TROY HARYANTO. Jadi, total utang Termohon kepada para Pemohon adalah sebesar Rp 924.501.000 (sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah) + Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yaitu senilai Rp 2.424.501.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah) sehingga pembagian utang pailit dilakukan secara proporsional sehingga kreditur dengan pemilik piutang yang paling banyak adalah TROY HARYANTO yang memperoleh bagian yang paling banyak.

4.      Prinsip Debt Collection

Prinsip debt collection (debt collection principle) adalah suatu konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor. Menurut Tri Hernowo, kepailitan dapat digunakan sebagai mekanisme pemaksaaan dan pemerasan. Sedangkan menurut Emmy Yuhassarie, hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat collective proceeding, yang berarti tanpa adanya hukum kepailitan masing-masing kreditor akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitor untuk kepentingan masing-masing. Oleh karenanya, hukum kepailitan mengatasi apa yang disebut dengan collective action problem yang ditimbulkan dari kepentingan individu masingmasing kreditor.

Fred BG. Tumbuan menyatakan bahwa di dalam sistem hukum Kepailitan Belanda, penerapan prinsip debt collection sangat ditekankan. Hal ini disitir Fred BG Tumbuan dari Professor Mr. B. Wessels dari bukunya yaitu Faillietverklaring. Di dalam buku tersebut menyatakan bahwa sehubungan dengan pemohonan pernyataan pailit perlu kiranya diingat bahwa baik sita jaminan (conservatoir beslaglegging) maupun permohonan pernyataan pailit adalah prosedur penagihan yang tidak lazim (oineigenlijke incassoprocedures). Dinamakan “tidak lazim” karena kedua upaya hukum tersebut disediakan sebagai “sarana tekanan” (pressie middle) untuk memaksa pemenuhan kewajiban oleh debitor[6].

Berkaitan dengan penggunaan permohonan pernyataan pailit sebagai sarana untuk menekan atau memaksa debitor memenuhi kewajibannya. Di negeri Belanda, terdapat perlindungan yang layak bagi debitor, yaitu :

  1. Pemohon pernyataan pailit harus mempunyai kepentingan wajar (redelijk belang) dalam permohonan pernyataan pailit. Syarat “kepentingan wajar” bersumber pada keadah hukum “tanpa kepentingan, tidak ada hak gugat” (geen belang, geen actie). Kaedah hukum ini dinyatakan secara jelas dalam Pasal 3 : 303 BW Belanda (Netherland Burgerlijk Wetboek) yang berbunyi : “zonder voldoende belang kamt niemand een rechtvordering toe” (hanya orang yang mempunyai kepentingan yang cukup berhak mengajukan gugatan hukum). Kaedah hukum ini menegaskan bahwa “kepentingan yang cukup” adalah kepentingan yang seimbang dan oleh karenanya membenarkan diajukannya gugatan hukum (evenredigheidscriterium).
  2. Hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak boleh disalahgunakan. Larangan ini bersumber pada kaedah hukum bahwa penyalahgunaan wewenang (misbruik van bevoegheid) tidak dibenarkan. Kaedah hukum tersebut ditegaskan di dalam Pasal 3 : 13 (1) BW Belanda yang berbunyi : “degene aan een bevoegheid toekomt, kom haar niet inroepen, voor zoverhij haar misbruikt” (orang yang mempunyai suatu kewenangan tidak dapat menggunakan kewenangan tersebut sejauh ia menyalahgunakannya).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa segenap harta kekayaan debitor adalah menjadi jaminan terhadap utang dari para kreditor. Letak prinsip debt collction di dalam kepailitan yaitu berfungsi sebagai sarana pemaksa untuk merealisasikan hak-hak kreditor melalui proses likuidasi terhadap harta kekayaan debitor. Menurut Setiawan, peraturan kepailitan pada prinsipnya adalah debt collection law dan bahwa kepailitan merupkan suatu aksi kolektif (collective action) dalam debt collection. Douglas G. Bird menyatakan bahwa hukum kepailitan bertujuan untuk digunakan sebagai alat collective proceeding. Debt collection principle merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor secara sesegera mungkin untuk menghindari itikad buruk dari debitor dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan terhadap segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum bagi kreditornya. Manifestasi dari prinsip debt collection di dalam kepailitan adalah ketentuan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembuktian sederhana, diterapkannya putusan kepailitan secara serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad), adanya ketentuan masa tunggu (stay) bagi pemegang jaminan kebendaan, dan kurator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan.

Berkaitan dengan peraturan atau hukum kepailitan yang ada di Indonesia, di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) undang-undang kepailitan sangat memegang teguh bahwa kepailitan adalah sebagai pranata debt collection. Persyaratan dipailitkan hanya berupa dua syarat kumulatif, yakni debitor memiliki utang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih yang belum dibayar lunas, serta memiliki dua atau lebih kreditor. Di dalam undang-undang kepailitan tersebut tidak mensyaratkan adanya jumlah minimum utang tertentu atau disyaratkannya keadaan insolven dimana harta kekayaan debitor (aktiva) lebih kecil daripada utang-utang yang dimiliki (pasiva). Prinsip debt collection di dalam undang-undang kepailitan Indonesia lebih mengarah kepada kemudahan umntuk melakukan permohonan kepailitan. Implementasi dari prinsip debt collection juga terdapat di dalam konsep mengenai sita umum harta kekayaan si pailit. Akan tetapi hal-hal yang berkaitan dengan konsep sita umum ini telah mengalami pergeseran makna dalam konteks hukum kepailitan. Hal ini terbukti dari adanya sanksi kehilangan hak keperdataan tertentu, antara lain diatur di dalam Pasal 79 ayat (3) juncto Pasal 96 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dari hal diatas dapat diketahui bahwa ketentuan-ketentuan yang berkait dengan kepailitan berakibat hukum kepailitan mengalami distorsi dimana seharusnya kepailitan hanya berkaitan dengan harta kekayaan subyek hukum saja, tetapi pada kenyataannya mencakup pula hak-hak keperdataan lainnya dan bahkan hak-hak publik sehingga perkara perdata maupun perkara ganti kerugian dalam perkara pidana yang diajukan oleh pihak dalam perkara yang bebarengan dengan permohonan kepailitan, perkara-perkara tersebut menjadi dikesampingkan karena adanya perkara kepailitan (asas lex specialis derogate legi generalis).

5.      Prinsip Utang

Di dalam proses beracara dalam hukum kepailitan, konsep utang menjadi sangat penting dan esensial (menentukan) karena tanpa adanya utang maka tidaklah mungkin perkara kepailitan akan dapat diperiksa. Tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan tidak ada karena kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya.

Dengan melihat definisi dari seluruh kewajiban (obligations), hal tersebut tidak menunjukkan adanya seluruh liputan kewajiban yang ada pada debitor. Claim menurut Bankruptcy Code Amerika Serikat, mengharuskan adanya right to payment. Right to payment ini merupakan suatu claim sekalipun berbentuk contingent, unliquidated, dan unmatured. Suatu contingent claim adalah : “one which the debtor will be called upon to pay only upon the occurrence or happening of an extrinsicevent which will trigger the liability of the debtor to the alleged creditor and if triggering event or occurrence was one reasonably contemplated by the debtor and creditor at the time the event giving rise to the claim occurred”.

Menurut Jordan, Warren, dan Bussel, sekalipun suatu claim didefinisikan sebagai right to payment, hak tersebut tidak perlu merupakan hak yang telah ada sekarang untuk menerima sejumlah uang (a present right to receive money). Dengan demikian menurut definisi tersebut, apabila kewajiban debitor tidak menimbulkan suatu right to payment maka kewajiban debitor tersebut tidak dapat digolongkan sebagai suatu claim. Pada saat diundangkannya Section 101 (5), Congress Amerika Serikat melakukan revisi terhadap definisi claim sehingga menjadi lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan Bankruptcy Law sebelumnya. Di dalam ketentuan sebelumnya, claim harus memenuhi “proved” dan “allowed”. Namun setelah dilakukan revisi, maka claim yang dimaksud di dalam Bankruptcy Code adalah tetap harus “allowed”. Claim ini dianggap “allowed” apabila claim tersebut telah diakui validitasnya oleh pengadilan menurut jumlah tersebut (has been recognized by the court as valid in the amount claim).

Pengertian utang dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004, pada ketentuan umum, Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. Dalam perkara ini utang yang dimiliki oleh debitur pailit merupakan utang yang sesuai dalam pengertian utang pada undang-undang di atas dan dapat permohonan pailit dapat dikabulkan.

6.      Prinsip Debt Pooling

Prinsip debt pooling merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan paiit harus dibagi diantara para kreditornya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang pada prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu pro rata parte serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditor (structured creditors principle).

Black menjelaskan debt pooling sebagai, “Arrangement by which debtor adjusts many debts by distributing his assets among several creditor, who mat or may not agree to take less than is owed; or and arrangement by which debtor agree to pay in regular installments a sum of money to one creditor who agrees to discharge all his debt.

Prinsip debt pooling ini juga merupakan artikulasi dari kekhususan sifat-sifat yang melekat di dalam proses kepailitan, baik itu berkenaan dengan karakteristik kepailitan sebagai penagihan yang tidak lazim (oineigenlijke incassoprocedures), pengadilan yang khusus menangani kepailitan dengan kompetensi absolut yang berkaitan dengan kepailitan dan masalah yang timbul dalam kepailitan, terdapatnya hakim pengawas dan kurator, serta hukum acara yang spesifik diperlukan dalam pembaruan hukum kepailitan kedepan. Dalam pada itu, pada kasus diatas permohonan pailit memang diperlukan karena adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya dua kreditur atau lebih yang berpiutang. Disamping itu pengurusan yang dilakukan oleh kurator bertujuan untuk meniadakan adanya ikhtikad tidak baik dari debitur pailit untuk menggelapkan harta pailit.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Perkara kepailitan ini diajukan oleh pihak-pihak yang merupakan Kreditur dari CV.DELIMA yang bergerak dibidang percetakan, yaitu OIE KENG HIEN dan TROY HARYANTO (Pemohon), serta GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA yang bertindak selaku Debitur (Termohon).

Para Pemohon mengajukan permohonan kepailitan kepada Termohon karena didasari Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan bahwa “Dalam Perseroan Firma, tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan perseroannya”, maka Termohon II yaitu GUNAWAN ALIE yang merupakan Direktur Persero Pengurus harus bertanggung jawab penuh pula secara pribadi kewajiban perseroannya untuk seluruhnya.

Dari pengajuan permohonan Pailit tersebut, telah dijatuhkan putusan dengan Putusan Nomor : No. 08/Pailit/2008/PN.NIAGA.Sby jo. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 702 K/Pdt.Sus/2008 jo No. 057 PK/Pdt.Sus/2010. Dari putusan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut telah menjatuhkan bahwa Termohon Pailit GUNAWAN ALIE selaku Direktur CV. DELIMA dan ANG FANNY ANGELIA pailit dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan Prinsip Paritas Creditorium, hakim telah benar dalam menerapkan hukum mengingat GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA (suami istri), selaku Pemilik CV. DELIMA dimana keduanya dipailitkan karena telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 2 dimana telah ada dua atau lebih kreditur pailit dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan tidak dapat ditagih, sehingga secara normatif permohonan kepailitan harus dikabulkan. Secara sosiologis, pengabulan permohonan pailit membawa implikasi bahwa adanya pembagian harta yang dimiliki oleh debitur pailit untuk membayar semua utangnya kepada krediturnya, oleh sebab itu permohonan kepailitan ini bertujuan untuk sesegera mungkin dilakukan pelunasan utang debitur pailit yang pengurusannya dilakukan oleh kurator.

Namun dalam perkara ini terdapat beberapa kontradiksi/keunikan yaitu:

  • Dalam perkara ini, berlaku perkara penangguhan eksekusi karena hasil putusan yang saling TUMPANG TINDIH atau kontradiksi antar lembaga yang mengadili.
  • Terdapat kenyataan bahwa gugatan tingkat perdata saling berjalan beriringan dengan gugatan pada tingkat Pengadilan Niaga. Dalam risalah putusan tidak dijelaskan secara tersurat mana gugatan yang didahulukan daripada yang lainnya, tetapi tampak bahwa gugatan pada tingkat Pengadilan Niaga akibat hukumnya dianggap lebih dapat dilaksanakan terlebih dahulu, daripada gugatan tingkat perdata.
  • Walaupun pihak GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA (suami istri), selaku Pemilik CV. DELIMA juga sedang berperkara dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Surabaya dalam tuduhan sengketa wanprestasi, tetapi gugatan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan jalannya gugatan kepailitan antara  GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA (suami istri), selaku Pemilik CV. DELIMA dengan OIE KENG HIEN dan TROY HARYANTO.

B.     SARAN

Adanya kontradiksi dalam kasus kepailitan seperti kasus diatas tentu saja mempunyai dampak bagi dunia peradilan di Indonesia. Adanya ketidakjelasan wewenang ini dapat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum serta ketidakjelasan dalam masyarakat yang dapat berakibat hilangnya kepercayaan masayarakat terhadap lembaga peradilan.

Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal tersebut terulang kembali harus ada kepastian hukum serta kepastian wewenang antar lembaga peradilan di Indonesia sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih antar lembaga peradilan. Apabila ada kewenangan yang jelas maka kinerja dari setiap lembaga peradilan ini dapat maksimal dan demikian diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan khususnya peradilan niaga dapat terus meningkat.

 


[1] Contoh dari pemberlakuan model ini dapat dilihat pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[2] Contoh pemberlakuan mode secara Rule of Reason adalah tindakan penyegelan harta pailit. Harta debitor pailit dapat disegel atas persetujuan Hakim Pengawas, sehingga hal ini tidak berlaku secara otomatis. Hal ini dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[3] Rahayu Hartini. 2009. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia. Jakarta : Kencana, hal 192-193.

[4] Mahadi. 2003. Falsafah Hukum : Suatu Pengantar. Bandung : Alumni, hlm. 135.

[5] Kartini Muljadi, Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga, dalam Rudhy A. Lontoh, et.al, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 300.

[6] Fred BG Tumbuan, “Komentar Atas Catatan Terhadap Putusan No : 14 K/N/2004 jo No : 18/Pailit/P.Niaga/Jkt.Pst” dalam Valerie Selvie Sinaga, Analisa Putusan Kepailitan Pada pengadilan Negeri Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta, 2005, hlm. 11.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s